SUMBER – Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Drs Abraham Muhamad MSi akhirnya melunak. Kemarin, dia menerima panggilan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg.
Abraham mengaku, beberapa persoalan yang telah disikapinya bukan tanpa alas an. Baik itu di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), SKPD, hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sudah disampaikan ke Bupati Cirebon dan Sekretaris Daerah.
“Memang saya di-haturi (dipanggil, red) oleh Pak Bupati. Kemudian, saya sampaikan lima poin telaahan sebagai staf ahli untuk meningkatkan PAD,” kata Abraham, kepada Radar Cirebon.
Menurutnya, lima telaahan untuk pembenahan sektor PAD itu, dituangkan dalam nota dinas dalam perumusan bahan pertimbangan dan pengambil keputusan atau kebijakan Bupati Cirebon.
“Analisa ini bisa berdampak pada PAD yang akan diterima Pemkab Cirebon. Itu pun kalau saja bupati mau memulainya,” terang mantan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon tersebut.
Menurut dia, peningkatan PAD akan berdampak pada pembangunan manusia yang terdiri dari tiga elemen. Yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di sinilah perlu adanya political will bagi SKPD, BLUD dan BUMD dari seluruh sektor.
“Untuk membangun Kabupaten Cirebon clean government, sehingga akan tercipta adanya adaptasi kebiasaan baru,” tuturnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, bagi seluruh SKPD yang mengeluarkan rekomendasi perizinan, supaya bisa dijadikan one gate policy atau satu atap melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Artinya, ketika perizinan masuk satu SKPD, masyarakat dan investor yang mengurus izin bisa mudah. Sementara pelayanan bisa jadi efesien,” paparnya.
Sementara, di tingkatan BLUD RS Waled dan RS Arjawinangun, kata Abraham, harusnya pelayanan kepada masyarakat lebih akuntabel dan transparan. Ini sama persis dengan manajemen BUMD agar lebih tertib. Sehingga, tidak terjadi kebocoran anggaran yang seharusnya disetorkan keuntungan untuk memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Dengan adanya kebocoran, saya menilai, PAD yang masuk sangat minim. Kalau PAD tidak ada yang bocor, harusnya ada setoran keuntungan ke kas daerah,” imbuhnya.
Ia menambahkan, ini juga berlaku untuk pengelolaan corporate sosial responsibility (CSR) supaya penerimaan dan pengeluarannya akuntabel, transparan. “Ini akan lebih manfaat buat masyarakat Kabupaten Cirebon. Contohnya, dapat disalurkan untuk beasiswa anak sekolah yang tidak mampu,” pungkasnya. (sam)
Dipanggil Bupati, Akhirnya Melunak
