CIREBON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon masih terus berupaya untuk menekan neraca APBD 2020 yang diasumsikan bakal mengalami defisit puluham miliar di akhir tahun. Para perangkat daerah diharapkan dapat melakukan efisiensi pada belanja langsung yang belum terserap.
Dengan demikian, diharapkan defisit neraca tidak terlalu lebar. Bila langkah ini tidak dilakukan, pemkot mewacanakan menunda penyaluran gaji ke-13 tahun untuk dibayarkan tahun berikutnya.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST mengatakan, opsi menunda gaji 13 bisa dilakukan bila celah regulasinya memungkinkan. Meski pilihan ini, sangat dihindari.
Dia menerangkan, upaya menekan neraca defisit APBD 2020 bisa dilakukan terhitung akhir Juli yang diasumsikan Rp82 miliar. Dari update terbaru yang diterima, kisaran defisit saat ini berada di Rp37-43 miliar.
Itu didapat setelah diputuskan menunda beberapa rencana pembayaran utang pemkot yang semula dianggarkam tahun ini, menjadi akan dibayarkan tahun depan.
Diantaranya, pembayaran tiga paket proyek DAK yang masih sengketa nilainya, dan belum incraht putusan ketetapan nilai yang mesti dibayar pemkot kepada pihak ketiga.
Kemudian, pembayaran bunga pokok hutang Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati, serta menunda pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Sisa defisit sekitar 43 miliar. Hasil rembukan internal, keluar angka sisa defisit bisa dipangkas lagi Rp20 miliar, diusahakan dari program kegiatan pada komponen belanja langsung di SKPD,” ujarnya.
Jalan paling mudah menekan defisit adalah menunda pembayaran gaji ke-13, karena anggaran gaji ke-13 pemkot diploting Rp22 miliar. Atau dari pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama beberapa bulan.
Namun, pihaknya masih mengupayakan efisiensi kembali belanja kegiatan di SKPD sampai bulan Desember, karena realisasi belanja langsung baru 25 persen. Masih ada 75 persen lagi BL yang belum diserap hingga Desember.
Tapi tentunya pada kegiatan di luar kebutuhan kesekretariatan kantor seperti, air listrik telpon, belanja honor office boy, sekuriti, dan lainnya.
“Pak walikota juga tidak setuju untuk mengefisiensi belanja dari komponen TPP gaji ke-13. Jadi, mau tidak mau para kepala perangkat daerah mesti memangkas lagi belanja-belanja yang tidak urgent,” ungkapnya.
Opsi Terakhir, Gaji 13 Ditunda
