Sejumlah daerah terus melakukan efisiensi dan pengetatan belanja, baik langsung maupun tidak langsung di tengah ketidakpastian, sampai kapan pandemi Covid-19 berlangsung. Mayoritas sektor pendapatan daerah, terpukul. Imbasnya, Kota Cirebon memperkirakan defisit anggaran hingga mencapai Rp19 miliar untuk tahun anggaran 2020.
***
SEKRETARIS Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menjelaskan, asumsi defisit Rp82 miliar setelah dilakukan evaluasi tahap pertama, tersisa Rp37-41 miliar. Kemudian dilakukan pembahasan ulang dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dapat ditekan dan tersisa menjadi Rp19 miliar.
Salah satu efisiensi yang terbesar berasal dari rencana gaji CPNS senilai Rp5-6 miliar. Realokasi ini dimungkinkan karena rekrutmen yang sedianya selesai di bulan Maret, tertunda karena covid-19.
“Ada 218 formasi yang anggaran gajinya masih bisa ditunda,” kata Gus Mul, sapaan akrabnya, kepada Radar Cirebon, kemarin.
Dia menegaskan, pemangkasan belanja program dan kegiatan pada SKPD, bukan karena sisa anggaran yang masih banyak. Tapi dilihat dari optimal atau belumnya penyerapan belanja. Bila anggaran belum terserap, memungkinkan untuk ditunda ke tahun depan. Mengingat sisa tahun anggaran tinggal 5 bulan dan sulit untuk merealisasikan secara optimal.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, M Arif Kurniawan ST mengatakan, upaya menekan neraca defisit APBD 2020 dilakukan dengan beberapa langkah. Di antaranya menunda beberapa rencana pembayaran utang pemkot yang semula dianggarkan tahun ini, menjadi akan dibayarkan tahun depan.
Kemudian pembayaran tiga paket proyek dana alokasi khusus (DAK) yang masih sengketa nilainya, dan belum incraht putusan ketetapan nilai yang mesti dibayar pemkot kepada pihak ketiga.
Berikutnya, pembayaran bunga pokok utang Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati, serta menunda pembayaran tunggakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tidak hanya itu, program yang belum dilaksanakan untuk di-cut terlebih dulu. Efisiensi juga dilakukan pada belanja kegiatan di SKPD sampai bulan Desember, karena realisasi belanja langsung baru 25 persen. Masih ada 75 persen lagi BL yang belum diserap hingga Desember.
Tapi tentunya pada kegiatan di luar kebutuhan kesekretariatan kantor seperti air, listrik, telepon, belanja honor office boy, sekuriti, dan lainnya.