CIREBON – Rencana open bidding yang bakal dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon untuk mengisi empat jabatan kepala perangkat daerah yang kosong, diharapkan dapat menempatkan orang yang tepat.
Proses seleksi ini, mesti kompetitif dan objektif. Apalagi bila misinya adalah mengakselerasi pencapaian target pembangunan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI menginginkan segera ada open bidding kepala DPRKP, Dinas LH, DSPPPA, dan Satpol PP. Diharapkan agar walikota dan walikota mampu menempatkan personel terbaiknya di tempat yang tepat. Dengan demikian, ada tim yang kuat dalam pencapaian sesuai program pemerintahan yang direncanakan.
Menurutnya, open bidding kali ini, sudah bukan saatnya lagi menjadi ajang balas budi politik, mengingat dalam kepemimpinan walikota dan walikota periode 2018-2023 ini, sudah digelar beberapa kali sistem serupa untuk pengisian jabatan dengan cara mempromosikan pejabat eselon IIIa menjadi eselon IIb yang lolos seleksi terbuka.
“Kalau ingin segera tercapai Visi Misi Sehati, ya harus menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Saya kira di periode kedua ini, walikota harus mempertimbangkan faktor kompetensi dalam suatu jabatan di perangkat darah,” ujar politisi PDI Perjuangan ini, Kamis (27/8).
Terkait pelaksanana rotasi dan mutasi jabatan dari hasil uji kompetensi 9 pejabat eselon IIb, dia menilai walikota memang punya pertimbangan tersendiri. Hal ini sebagai sebuah langkah penyegaran organisasi pemerintah daerah, sehingga wajar hal tersebut dilakukan kepala daerah dalam rangka tercapainya visi misi yang tertuang dalam RPJMD.
“Jadi, kebutuhan terhadap percepatan pembangunan daerah dapat terwujud. Oleh karena itu, saya kiramutasi kemarin, haru segera dilengkapi dengan dilakukan open biding unutk SKPD yang masih kosong,” ujarnya.
Imam menambahkan, mengingat jangka waktu pelaksanaan RPJMD 2018-2023 ini hanya tersisa 3 tahun lagi, untuk mengakselerasi implementasi program-program yang sudah disusun dalam Visi Sehati yang dalam beberapa sektor masih tertinggal, konsep penyegaran prangkat daerah memang perlu dilakukan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon Drs H Anwar Sanusi MPd mengungkapkan, pelaksanaan open bidding terhadap empat jabatan perangkat daerah yang kosong masih menunggu turunnya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Open Bidding Bukan Balas Jasa
