CIREBON – Penolakan atas prosesi jumenengan yang menobatkan PRA Luqman Zulkaedin sebagai Sultan Sepuh XV, Minggu (30/8), terus bergulir. Keluarga Kesultanan Cirebon menilai, Luqman bukan trah atau keturunan Sunan Gunung Jati.
Ratu Latifah mempertanyakan pemberian sertifikat nasab kepada Luqman saat prosesi jumenengan. Menurutnya, prosesi pemberian nasab tidak pernah dilakukan dalam prosesi penobatan sultan sebelum-sebelumnya.
Hal itu dinilainya, sebagai bentuk ketidakpercayaan diri pihak Luqman atas trah Sunan Gunung Jati.
“Kok lucu banget yah. Pemberian nasab kan tidak sama dengan memberikan penghargaan. Itu kan harus ada aturannya. Berarti yang memberikan tidak mengerti. Karena kenyataannya, Luqman itu bukan keturunan Sunan Gunung Jati,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Santana Kesultanan Cirebon (SKC), Raden Heru Rusyamsi Arianataredja atau Pangeran Kuda Putih juga bersikukuh bahwa penobatan PRA Luqman Zulkaedin sebagai Sultan Sepuh XV tidak sah. Mengingat, PRA Luqman bukanlah berasal dari trah keturunan Sunan Gunung Jati.
“Saya tetap menolak dan tidak mengganggap Luqman sebagai Sultan Sepuh XV di Keraton kasepuhan. Karena Keraton Kasepuhan masih milik Syekh Syarif Hidayatullah dan belum dibagi waris,” ujarnya.
Selain menolak penobatan Luqman sebagai Sultan Kasepuhan, pihaknya juga menuntut Luqman dan keluarganya untuk keluar dari keraton. Karena selama ini, Luqman dan keluarganya telah melakukan upaya kesewenangan dalam mengelola keraton.
“SKC akan melakukan upaya hukum dari semua ini. Karena itu hak para dzuriyah Sunan Gunung Jati,” tegasnya.
Dirinya juga menyesalkan kehadiran aparat pemerintah dalam acara penobatan. Karena seharusnya, pemerintah bersikap netral atas perkara keluarga.
“Dengan kehadiran para pejabat sangat disayangkan. Terbukti keberpihakan pemerintah terhadap Lukman cs. Padahal Kang Emil itu konon katanya dzuriah Sunan Gunung Jati. Tapi melihat kehadirannya bersama pejabat lainnya, justru sangat menyakitkan kami para dzuriah Sunan Gunung Jati,” pungkasnya. (awr)
Ancam Bawa Polemik Sultan Sepuh ke Ranah Hukum
