SUMBER – Pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Cirebon masih panjang. Namun, sejumlah persiapan terus dilakukan. Salah satunya berkunjung ke 13 partai politik di Kabupaten Cirebon. SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga disambangi. Hasilnya, ada dua agenda besar yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon. Yaitu konsolidasi institusional dan program kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Dr Sopidi MA mengatakan, secara garis besar, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan sebelum pemilu atau pilkada. Sehingga, pada saatnya pelaksanaan nanti, KPU sudah siap 100 persen.
“Jadi, di luar tahapan pemilu dan pemilukada, ini dalam proses pra atau persiapan. Sehingga, nanti pada waktunya pilkada, kita sudah siap,” ujar Sopidi, kemarin (18/9).
Terkait soal konsolidasi demokrasi, lanjut Sopidi, hal itu memang perlu dilakukan jauh-jauh hari. Di antaranya, terkait pendidikan pemilih, soal ketersediaan sarana dan prasarana seperti perkantoran dan lainnya.
Ia ingin semua itu bisa terealisasi jauh sebelum tahapan pemilu terjadi. Sopidi menyebut, untuk kegiatan tersebut, pihaknya mendapat suport dari pemerintah daerah melalui anggaran perubahan tahun 2020.
“Cuma nanti, bentuknya kegiatan atau dalam bentuk barang, kita belum tahu persis. Tapi yang jelas melekat di SKPD tertentu. Berapa jumlahnya, kita belum tahu, yang jelas ini masih proses finishing,” paparnya.
Ia mengungkapkan, untuk dana cadangan pilkada sendiri, secara garis besar pihaknya sudah ada kisaran angka kasar sebesar Rp134 miliar. Angka tersebut berdasarkan hasil studi banding di beberapa kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada Serentak.
“Pelaksanaannya kan serentak ya, nanti dananya sharing, tidak sebesar itu,” paparnya.
Menurutnya, anggaran senilai tersebut akan dikaji lagi dengan SKPD terkait. Setelah diketahui angka rasionalnya, kemudian ditambah dengan dana sharing dari pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur (pilgub).
“Sebagai studi banding, di Pilkada 2018 kemarin, dari ajuan kami Rp88 miliar, kami hanya terbebani Rp33 miliar. Ajuan kami itu, nanti di-cover oleh provinsi juga. Jadi, Rp134 itu tidak ditanggung oleh Kabupaten Cirebon semua,” imbuhnya.