CIREBON – Lama terparkir di halaman belakang kantor Dinas Perhubungan (Dishub), armada Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 10 unit belum ada kejelasan kapan dioperasikan. Namun, Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) mengonfirmasi telah merampungkan kajian. Ada beberapa poin yang menarik dari hasil telaah tersebut.
Direktur Utama PDP, DR R Panji Amiarsa SH MH mengatakan, dari hasil kajian yang telah dilakukan, armada transportasi masal tersebut tetap memerlukan adanya subsidi dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
“PDP hanya dapat meminimalkan beban APBD apabila melanjutkan BRT demikian hasil kajian kami, dan subsidi dari APBD tetap diperlukan,” kata Panji, kepada Radar Cirebon, Minggu (4/10).
Pertimbangan lain, kata Panji, dalam kondisi pandemi BRT kemungkinan sulit dijalankan. Karenanya, hasil kajian dari PDP telah diserahkan ke dinas perhbungan untuk dipelajari.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Drs Andi Armawan mengaku akan membaca dulu hasil kajian PDP. Sebab, dia baru tahu ada kajian yang dimaksud. “Mungkin ya. Tapi saya belum baca. Besok saya cek,” kata Andi.
Belum lama ini, dishub sudah berancang-ancang mengusulkan trayek untuk BRT hingga ke Sumber Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Angkutan Multi Moda, Henry Napitupulu menjelaskan, dari jumlah armada BRT saat ini sebanyak 10 unit, 5 unit diusulkan trayek wilayah kota dan menyambung ke Kanggaraksan. Kemudian ke arah Sumber, Watubelah, Plered, Kedawung dan kembali ke Jalan Siliwangi. “Nanti sifatnya komuter turun di halte,” kata Henry.
Sedangkan 5 unit lainnya direncanakan trayeknya ke arah Kelurahan Argasunya. Hanya saja, anggaran tahun ini sulit untuk direalisasikan karena terkena refocusing. (abd)
BRT Perlu Subsidi APBD
