Pekan lalu, koalisi kelompok HAM dari Eropa, Amerika Serikat dan Kanada, meminta negara-negara anggota PBB untuk menentang pencalonan China, Rusia, Arab Saudi, Kuba, Pakistan, dan Uzbekistan. Karena dianggap punya catatan HAM buruk sehingga tidak memenuhi syarat.
“Memilih kediktatoran ini sebagai hakim PBB untuk kasus (HAM) seperti membuat sekelompok pelaku pembakaran menjadi pemadam kebakaran,” kata Direktur Eksekutif UN Watch, Hillel Neuer.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menyatakan ekspresi kekecewaan mendalam atas terpilihya Rusia, China, dan Kuba sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Selasa (13/10) waktu setempat.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, pada 2018 Presiden AS Donald Trump menarik Washington dari badan tersebut karena bias anti-Israel dan aturan untuk membiarkan pelaku pelanggaran hak memenangkan kursi di Dewan. AS telah berulang kali mendesak anggota PBB segera bertindak untuk mereformasi badan PBB tersebut.
“Sayangnya, seruan itu tidak dihiraukan, dan hari ini Majelis Umum PBB sekali lagi memilih negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang menjijikkan. Termasuk China, Rusia, dan Kuba,” kata Pompeo.
Ketiga negara tersebut memenangkan kursi atas keberatan dari kritikus yang menantang catatan hak asasi di negara mereka. Sementara Venezuela terpilih pada 2019.
“Pemilihan ini hanya semakin memvalidasi keputusan AS untuk menarik dan menggunakan tempat dan peluang lain untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia universal,” ujarnya.
Pompeo menuturkan, AS yang menghukum pelanggar hak asasi manusia di Xinjiang, Myanmar, Iran, dan di tempat lain. “Komitmen kami dijabarkan dengan jelas dalam Deklarasi PBB, dan dalam catatan tindakan kami. Amerika Serikat adalah kekuatan untuk kebaikan di dunia, dan akan selalu demikian,” pungkasnya. (der/fin)
China, Kuba dan Rusia Masuk Dewan HAM PBB
