CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon telah memutuskan opsi yang dipilih untuk pembayaran kompensasi bagi warga terdampak penataan kawasan kumuh Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk.
Pekan ini, pemkot tengah menyelesaikan surat keputusan walikota tentang daftar penerima bantuan dan besaran nilai yang akan diterima warga terdempak. Begitu selesai, selanjutnya disosialisasikan ke masyarakat. Termasuk mekanisme pencairan kemungkinan menggunakan sistem buku rekening.
Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati mengatakan, warga nantinya mesti membuat rekening bank, dan pemkot sudah memint kepada Bank BJB untuk membantu proses pembukaan nomor rekening. “Pencairan tetap melalui nomor rekening masing-masing,” ujar Eti, kepada Radar Cirebon.
Walaupun proses membuat rekening bank cukup rumit termasuk saldo awal hingga NPWP, namun wawali optimis bisa bisa terwujud. Apalagi Bank BJB siap membantu proses pencairan kelada 135 warga yang bakal mendapatkan kompensasi.
Setelah pencairan rampung setidaknya bulan November, selanjutnya akan dilakukan lelang dan pengerjaan bisa segera dimulai.
PEKAN DEPAN PENCAIRAN
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Ir Agung Sedijono MSi menjelaskan, progres pengupayaan lahan untuk proyek Kotaku skala kawasan dipercepat, karena teknis dan mekanisme sudah disepakati.
Pembagian dana kerohiman untuk para WTP tinggal menunggu proses penetapan daftar penerima melalui SK Walikota. Dirinya bahkan sudah menyampaikan progres sudah berjalan dari yang sebelumnya, sekarang pada tahapan proses penetapan SK Walikota tentang calon penerima santunan.
Berkejaran dengan waktu, lanjut Agung, saat ini SK sudah maju ke meja walikota. Sehingga ditargetkan pekan depan SK sudah terbit dan langsung menyiapkan teknis pembagian melalui bank.
“Jadi nanti teknis pembayaran diambil secara langsung ke bank,” kata Agung, Jumat (6/11).
Agung menambahkan, para penerima yang terdaftar sesuai dengan hasil penilaian tim appraisal. Ada 135 bidang tanah dan bangunan di atasnya yang diganti melalui dana kerohiman.
Selain progres penggantian yang mengalami percepatan, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah turun langsung ke lapangan melakukan survei.
Berdasarkan hasil peninjauan, akan diputuskan langkah selanjutnya setelah lahan sepanjang pesisir Panjunan clear and clean, karena proses lelang tetap dilakukan di kementerian.”Kesimpulannya tadi, tim dari kementerian melihat bagaimana kesiapan dan progresnya saja,” tukasnya.