“Bayangkan, upah yang mereka (guru PAUD, red) terima satu bulan hanya dihitungan berapa ratus ribu. Padahal tugas mereka sungguh sangat mulia dan tidak mudah. Mohon maaf ya, bukan maksud saya mendekreditkan sekolah atau institusi yang lain, misalnya SD atau SMP,” ungkap Deki.
“Justru murid PAUD ini kan masih anak-anak yang butuh perlakuan ekstra, ekstra sabar, harus tenang, harus benar-benar memahami dan menguasai. Sementara hari ini faktanya, kita belum bisa memberikan sesuatu yang layak kepada para guru PAUD,” imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Deki, mau tidak mau, pemerintah harus mengakui hal itu, karena mereka di luar struktur pemerintah atau swasta. Namun masalah kesejahteraan guru, merupakan tanggung jawab bersama, karena persoalan masa depan anak merupakan persoalan bersama.
Deki berharap, kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif atau steakholder yang berwenang di wilayah itu, bisa ikut mendorong porsi anggaran. Hal itu supaya guru-guru PAUD ini mendapatkan insentif atau minimal ada perhatian atau kebijakan anggaran.
“Saya pernah tanya kepada salah satu guru PAUD, ada gak sih insentif buat para guru. Ternyata di Kabupaten Kuningan tidak ada. Sementara di kota lain seperti Tasik dan Ciamis, juga Indramayu, itu ada. Jadi, persoalan kesejahteraan guru PAUD harus segera mendapat perhatian dari pemerintah,” harapnya. (muh)