Karena itu, mereka para birokrat dan politisi sebagai kepanjangan dari pemerintah supaya lebih memahami betul dalam implementasi undang-undang tersebut. Sebab, sebuah pemekaran tentu melalui dasar kajian dan aspirasi publik, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan prima, cepat dan ekonomis.
“KPCT terus melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Bahkan, kini semakin booming gaung pemekaran WTC, baik yang pro maupun kontra. Yang tentunya, hal itu menjadikan spirit bagi KPCT sendiri,” akunya.
Adang menambahkan, internal KPCT sendiri saat ini sedang fokus melakukan revisi data potensi WTC yang lebih kekinian, seiring dengan kemajuan WTC. Baik jumlah penduduk maupun pertumbuhan zona industri, serta tergesernya potensi lahan pertanian dan perikanannya. Selain itu, memotret titik-titik perputaran ekonomi rakyat.
“Semua lagi digarap oleh formatur KPCT. Data-data tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai dasar dalam perubahan statuta jilid dua dan acuan dalam tinjauan akademik,” katanya.
Seperti diketahui, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi ngotot menolak pemekaran WTC dan tidak akan merekomendasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cirebon Timur.
Menurutnya, Kabupaten Cirebon yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 1.000 kilo meter (KM) persegi, terlalu kecil jika harus dimekarkan. “Kalau Kabupaten Cirebon dibelah menjadi dua kabupaten, maka luas wilayahnya hanya 500 KM persegi. Terlalu kecil untuk sebuah kabupaten,” kata Lutfhi belum lama ini. (sam)
KPCT Kecam Statemen Ketua DPRD
