Dengan adanya regulasi itu, memang agaknya membuat sebagian anggota dewan resah. Namun demikian, masih ada ruang ruang yang bisa digunakan oleh para anggota DPRD untuk menambah pendapatan mereka di luar gaji pokok. Misalnya dengan menjadi narasumber atau pemateri dalam seminar, FGD atau serasehan.
“Kita juga memahami. Maka kita coba di 2021 itu, akan ada beberapa sosialisasi terkait produk hukum. Bentuknya bisa berupa seminar, FGD, sarasehan atau sosialisasi. Dan itu dibolehkan buat yang mempunyai kapasitas. Karena memang fungsi mereka juga disitu,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga sedang mencoba melakukan kajian dengan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), terkait. Apakah dimungkinkan adanya kenaikan terhadap tunjangan transportasi dan perumahan.
Agus mengatakan, sampai saat ini mekanisme terkait hal tersebut juga tengah diproses. Di mana hasil dari kajian nantinya akan disampaikan kepada walikota atau pemerintah daerah untuk kemudian dituangkan di dalam perwal. “Kalau memang terjadi kenaikan atau penyesuaian dan sebagainya, nantinya akan mengacu pada perwal tersebut,” tandasnya.
Namun demikian, dirinya mengaku belum berani memunculkan berapa besaran kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan yang diberikan kepada para anggota dewan.
“Saya belum berani memunculkan angka. karena, kami masih dalam proses. Dan itu juga harus dikomunikasikan dengan TAPD dan walikota. Yang jelas sebelum penetapan APBD tahun 2021, semua itu harus sudah clear,” pungkasnya. (awr)
Tahun Depan, Uang Saku Kunker Berkurang
