AS Larang Impor Kapas dari Xinjiang

AS Larang Impor Kapas dari Xinjiang
 
WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melarang impor kapas dari produsen di Xinjiang yang dituding menggunakan tenaga kerja paksa Muslim Uighur. Badan Perlindungan Cukai dan Perbatasan AS (CBP) pada Rabu (2/12) mengumumkan larangan impor kapas dan produk kapas yang diproduksi oleh Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC)–salah satu produsen terbesar Tiongkok.
Langkah ini merupakan yang terbaru dari sejumlah langkah terdahulu yang diambil oleh pemerintahan Trump dalam sisa beberapa pekan masa jabatannya, untuk memperkeras posisi terhadap Tiongkok. Hal tersebut diprediksi akan membuat presiden AS mendatang, Joe Biden, semakin sulit untuk bersikap dalam menurunkan ketegangan hubungan AS-Tiongkok.
Aturan dengan target XPCC, yang memproduksi 30% kapas Tiongkok pada 2015 itu, menyusul langkah Departemen Keuangan AS pada Juli tahun ini yang melarang semua transaksi dollar dengan entitas tersebut. Sementara sanksi Departemen Keuangan menyasar struktur finansial XPCC.
Komisioner Asisten Eksekutif Perdagangan di CBP, Brenda Smith mengatakan,
langkah CBP akan memaksa perusahaan pakaian yang mengimpor produk kapas ke AS untuk menghapus produk serat kapas XPCC dari rantai pasok mereka. CBP memiliki kewenangan untuk menahan pengiriman berdasarkan kecurigaan atas keterlibatan tenaga kerja paksa di bawah hukum AS untuk melawan perdagangan manusia, pekerja anak, dan penyalahgunaan hak asasi manusia dalam bentuk lainnya.
Pada September, CBP sempat mempertimbangkan larangan impor yang lebih luas lagi terhadap semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang. Namun setelah terjadi selisih pendapat dengan pemerintah, CBP memutuskan larangan yang lebih spesifik, termasuk dua produsen kecil kapas dan pakaian.
Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kenneth Cuccinelli, yang mengawasi CBP, menyatakan kepada media bahwa larangan impor kapas dari Xinjiang masih dikaji. Ia menyebut “Buatan Tiongkok” sebagai suatu “label peringatan”.
“Produk kapas murah yang Anda beli untuk keluarga dan kawan pada masa saling memberi ini, jika berasal dari Tiongkok, mungkin dibuat oleh tenaga kerja budak dalam pelanggaran hak asasi manusia paling mengerikan yang masih terjadi di dunia modern saat ini,” kata Cuccinelli.