“Saya lihat bahwa ada kelompok-kelompok yang menolak deklarasi Benny Wenda. Berarti mereka merasa tidak diwakili. Dari situ kita bisa nyatakan bahwa itu hanya kepentingan golongan saja, tidak untuk kepentingan semua,” katanya.
Soleman mengungkapkan, Benny Wenda saat ini sudah menjadi warga negara Inggris. Karena itu, sangat tidak masuk akal dia mengklaim sebagai wakil masyarakat Papua. “Bagaimana warga negara Inggris kok mewakili Papua, itu enggak masuk akal. Yang ketiga, untuk negara yang mendukung, dalam resolusi PBB melarang negara manapun untuk mendukung suatu gerakan yang dapat memisahkan diri dari negara yang sudah punya pemerintahan. Jadi tidak mungkin ada suatu negara yang mendukung kelompok-kelompok dari suatu negara yang sudah berpemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Manajer Departemen Politik dan Pemerintahan PSKP Eveline Cabuy mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman. Selain itu, pemerintah juga masih belum memerhatikan permasalahan HAM yang ada di Papua.
“Di mana juga banyak masyarakat Papua yang masih belum merasa aman berada di tanah airnya sendiri. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini belum terasa di Papua. Pemerintah belum bisa menangani kasus HAM yang ada di Papua. Rasa aman ini bukan hanya tentang keamanan suatu daerah, tetapi juga rasa keamanan bagi setiap individu di Papua,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, juga perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak Papua dalam mengekspos kreativitasnya. Termasuk memberikan ruang untuk anak-anak Papua membuktikan dirinya. “Provinsi Papua memiliki 7 wilayah adat, setiap wilayah adat memiliki antropologi yang berbeda-beda,” ujar dia.
“Pendekatan budaya dengan membuka ruang dialog juga membuka daerah otonomi baru dengan melihat karakteristik suatu daerah,” ucapnya. (ant/dil/jpnn)
Â
Benny Warga Inggris, Tak Berhak Klaim Papua
