Dalam kesempatan tersebut, Ujang juga menyampaikan banyaknya aspirasi yang masuk dari masyarakat, seperti masih adanya kekurangan PJU di banyak desa yang dikunjungi para anggota fraksinya. Pihaknya pun berharap pihak terkait bisa segera menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut, melalui aspirasi yang ditampung oleh Fraksi PKB.
“Kita sudah rapat internal, salah satunya membahas hasil reses dengan masing-masing sebanyak 3 titik. Kita laksanakan sejak hari Rabu tanggal 2 Desember sampai hari Senin kemarin tanggal 7 Desember. Dari penjelasan seluruh anggota fraksi yang menyampaikan hasil resesnya, dan tentunya sudah tidak asing lagi bagi kami Fraksi PKB. Kami selalu melaksanakan reses setiap tahun 3 kali, April, Agustus, dan Desember,” jelas Ujang.
“Namun untuk reses kali ini, karena dilaksanakan dalam keadaan pandemi Covid-19. Dalam kegiatan reses juga muncul aspirasi-aspirasi yang perlu disampaikan ke publik dan mudah-mudahan tersampaikan kepada pemda. Maka kami sampaikan catatan penting yang menjadi suara-suara masyarakat kepada anggota-anggota dewan yang melaksanakan reses,” imbuhnya.
Dari beberapa masukan dan aspirasi yang masuk, kata Ujang, pihaknya mencatat sejumlah hal penting. Menurut Ujang, pemerintah dan DPRD sebenarnya sudah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk bantuan perbaikan rutilahu (rumah tidak layak huni).
Ia bersyukur karena untuk tahun 2020 ini nomenklatur tersebut dan pagunya sudah ditentukan. Hanya disayangkan saja, implementasi program rutilahu ini jauh dari yang semestinya segera dieksekusi. Karena kemarin berdasarkan penjelasan dari pihak sekretariat, bantuannya mulai tersalurkan kepada masyarakat.
“Biasanya pertengahan tahun, sekarang di akhir tahun, padahal sejak April masyarakat menyampaikan harapannya agar dibantu. Baru sekarang dieksekusi. Kebijakan pemda, dalam hal ini Pak Bupati dan DPRD, hendaknya dapat dilaksanakan oleh leading sektornya, untuk secepatnya dieksekusi, tidak terlalu jauh dari biasanya,” harap Ujang, seraya menambahkan bantuan rutilahu tersebut liding sektornya dari Bagian Kesra Setda Kuningan sebesar Rp5 juta.
Selanjutnya, Ujang menyebut dalam reses anggota Fraksi PKB, sebagian masyarakatnya yang hadir ada para guru ngaji. Para guru ngaji sangat berharap kepada pemda memperhatikan melalui kebijakan. Untuk anggaran 2021, pemda dan DPRD telah bersepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk insentif guru ngaji.