BEBERAPA daerah telah menerima vaksin Sinovac yang telah didistribusikan pemerintah pusat sejak Minggu (3/1). Meski demikian, vaksin belum boleh disuntikkan karena belum memperoleh izin penggunaan darurat. Program vaksinasi sendiri rencananya akan dimulai pada pekan depan.
“Tadi dilaporkan pemerintah akan segera melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau dijadwalkan minggu depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Jakarta, Senin (4/1).
Ia menyampaikan kesiapan vaksinasi tinggal menunggu emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan aspek kehalalan vaksin. Seluruh data vaksinasi dari berbagai negara akan digunakan untuk melakukan program vaksinasi. Pada tahap awal vaksinasi akan ditujukan kepada tenaga kesehatan. “Selain vaksin Sinovac asal China, pemerintah juga menyiapkan berbagai kandidat vaksin dari berbagai negara lain,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan Vaksin Sinovac sudah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, dia menegaskan vaksin masih belum boleh disuntikkan ke masyarakat. Sebab vaksin tersebut belum mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). “Sejauh ini nasih terus berproses. Tapi vaksin sudah diberikan izin khusus untuk didistribusikan ke daerah karena membutuhkan waktu untuk sampai ke seluruh daerah target di Indonesia,” katanya.
Dijelaskan, proses penyuntikan vaksin Covid-19 hanya boleh dilakukan jika sudah mendapatkan EUA. Pihaknya akan terus mengevaluasi uji klinis Sinovac di Bandung. Selain itu, BPOM juga akan terus mengkaji secara seksama berbagai hal terkait vaksin Covid-19, termasuk data dari berbagai negara terkait uji klinis antivirus SARS-CoV-2 tersebut.
Senada dikatakan Juru Bicara BPOM Rizka Andalucia. Pihaknya juga akan terus memantau efektivitas vaksin Sinovac. “Untuk efektivitas vaksin, kami akan terus pantau kemampuan vaksin dalam menurunkan kejadian penyakit di masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Jadi efektivitas vaksin diukur setelah vaksin digunakan secara luas di masyarakat, pada kondisi nyata di lapangan atau di dunia pelayanan kesehatan yang sebenarnya,” ujar Rizka.
Dikatakan, saat ini BPOM sedang melakukan pengujian untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan untuk mendapatkan EUA. Ada sejumlah parameter yang dibutuhkan seperti parameter efikasi dan imunogenisitas. Parameter efikasi yakni parameter klinis yang diukur berdasarkan persentase angka penurunan penyakit pada subjek atau kelompok yang menerima vaksin dibandingkan dengan orang yang menerima placebo pada uji klinis fase tiga.