KUNINGAN-Hingga saat ini di Kabupaten Kuningan masih terdapat sekitar 11.000 rumah yang masuk kategori tidak layak huni dan membutuhkan bantuan perbaikan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Kuningan Ir I Putu Bagiasna MT mengungkapkan, jumlah rumah tidak layak huni (rutilahu) sebanyak itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan. Dari jumlah tersebut, sebagian akan ditangani dalam program bedah rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR dan juga Program Rutilahu Provinsi Jawa Barat dengan total anggaran mencapai Rp52 miliar. Kemudian dari DAK Perumahan APBD Kabupaten Kuningan sebesar Rp3 miliar.
“Berdasarkan data yang tercantum di RPJMD, jumlah rutilahu di Kabupaten Kuningan sebanyak 11.000. Tahun ini kita akan selesaikan untuk bedah rumah sebanyak 3.800 lebih dalam tiga program yaitu BSPS, Bantuan Rutilahu dari APBD Provinsi Jabar dan DAK Perumahan APBD Kuningan. Setiap rutilahu akan mendapatkan dana stimulan sebesar Rp17,5 juta terdiri dari Rp15 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang,” ungkap Putu kepada Radar, Selasa (12/1).
Dari program Rutilahu Provinsi Jawa Barat, Putu menjelaskan, Kabupaten Kuningan mendapat jatah bantuan untuk 2.775 unit rumah di 108 desa. Dengan alokasi dana sebesar Rp52 miliar merupakan yang terbesar di Jawa Barat. Selanjutnya dari program BSPS, kabupaten Kuningan mendapat bantuan renovasi rutilahu sebanyak 1.000 unit. Di luar dua program bantuan tersebut, Pemkab Kuningan juga telah menganggarkan dari DAK Perumahan sebesar Rp3 miliar untuk menangani 350 rumah tidak layak huni.
“Sehingga dari target 3.000 rutilahu bisa kita bedah tahun ini, insya Allah kita bisa lampaui menjadi sekitar 4.000 rutilahu,” ujarnya.
Adapun pelaksanaanya, lanjut Putu, berdasarkan pengalaman di tahun 2020 lalu kegiatan bedah rumah akan dimulai pada April nanti dan ditargetkan tuntas pada Agustus. Saat ini, pihaknya tengah melakukan sejumlah persiapan mulai dari perekrutan petugas pendamping termasuk kegiatan survei rumah-rumah yang akan mendapat bantuan tersebut.
“Kami akan merekrut sebanyak 62 petugas pendamping yang akan ditugaskan di 108 desa penerima bantuan rutilahu. Selain itu nanti juga akan ada penilaian verifikasi dari tim khusus untuk menentukan rumah mana saja yang berhak mendapat bantuan tersebut. Pada saat pelaksanaan pembangunan pun didampingi oleh tim fasilitator sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan anggaran, misal dibelikan makanan atau lainnya karena dana tersebut hanya boleh dibelikan untuk material bangunan,” papar Putu.
Ada 11.000 Rumah Tidak Layak Huni
