“Selain itu Kami mendorong peningkatan investasi yang padat serapan tenaga kerja. Dan ini harus diimbangi dengan peningkatan skill SDM angkatan kerja di Kabupaten Kuningan, yang bisa diperoleh sesuai poverty core mapping tadi,” terangnya.
Sektor apa saja yang akan digenjot dan kenapa sektor tersebut? Sekda menjawab, sektor-sektornya yakni, pertanian, perikanan, peternakan dan UMKM. Karena sektor tersebut dapat menggerakkan sektor perekonomian masyarakat secara masif.
“Tahun 2021 sebagaimana yang telah saya sampaikan pada point 3, anggaran untuk penanganan kemiskinan adalah sekitar Rp266,3 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk sinkronisasi data, perbaikan kualitas permukiman, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan pangan, bantuan bibit, sarana produksi, modal, pelatihan dan sasarannya adalah warga miskin,” bebernya.
Sesuai dengan pernyataan bupati, apakah mampu menangani persoalan kemiskinan dalam kurun waktu 3 bulan? Menurut Sekda Dian, semua upaya akan dikerahkan semaksimal mungkin untuk menanggulangi kemiskinan. Urgensi dari pejabat turun ke lapangan, yakni untuk menyerap informasi, aspirasi dan menemukan solusi penanganan kemiskinan sesuai karakter kemiskinan yang ditemui, agar pendekatan programnya sesuai dengan kebutuhan setempat.
Apakah selama ini, musrenbang yang tahapannya dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, efektif untuk kemajuan pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan atau hanya formalitas? Ia menjawab efektif. Masyarakat harus didorong pemahaman pengusulan kegiatan agar juga meliputi upaya penanganan kemiskinan.
“Karena selama ini, usulan yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang cenderung pada kegiatan fisik,” kata Dian.
Lebih lanjut Dian mengungkapkan, lima misi yang menjadi acuan perencanaan pembangunan telah diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang tersebar di SKPD. Pihaknya merasa yakin dan optimis bisa tercapai, terlebih target-target telah dijabarkan dalam target pembangunan tahunan.
“TKPK mengoordinasikan dan mengarahkan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Kepada SKPD, Dian mengimbau agar fokus terhadap sasaran kegiatan untuk penanganan kemiskinan. Selain itu, berharap kolaborasi semua pihak, terutama swasta, baik melalui CSR atau bantuan lainnya agar persoalan kemiskinan dapat dituntaskan bersama.
“SKPD agar memformulasikan kegiatan yang inovatif dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan mempunyai track record dalam program pengentasan kemiskinan. Dan hindari kegiatan yang bersifat repetitif. Setiap kegiatan dirancang dengan memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat,” imbaunya.
Tahun Ini, Anggaran Penanganan Kemiskinan Rp266,3 M
