KUNINGAN- Bupati Kuningan Acep Purnama dan Wakil Bupati Ridho Suganda belum berdamai. Hingga kemarin keduanya belum bertemu. Ridho bahkan mengaku lupa kapan terakhir bertemu bupati. Ditanya wartawan kapan terakhir kontak dengan bupati, ia menjawab bupati tidak pernah mengontaknya. Sehingga ia lupa kapan bupati terakhir mengontaknya.
Wabup yang akrab disapa Edo itu mengatakan harusnya Acep memanggilnya. Ia mengatakan tidak perlu ada mediasi partai segala, termasuk tidak perlu ada laporan ke DPP PDIP. “Panggil saja, apa susahnya sih? Hei wabup, kenapa lu bikin begini? Apa yang harus disiapin, apa yang harus dikerjain, begitu. Kan bisa. Kalau pun memang disampaikan bupati dan wabup itu bukan atasan dan bawahan, tapi tetap saja, mau bagaimana pun juga bupati itu bisa memanggil siapapun juga, termasuk wakilnya. Ada apa kok sampai bisa begini,” tandas Wabup Edo saat diwawancarai sejumlah media, kemarin (16/3).
Edo kembali menegaskan dirinya sudah mengembalikan dua mobil dinas (mobdin) ke Setda Pemkab Kuningan. Ia mengatakan karena situasi tertentu, dua mobdin itu dikembalikan. “Ya gak apa-apa lah. Kita mau pakai mobil dinas atau tidak, fasilitas apapun juga, kalau untuk kerja dan pengabdian kan tidak boleh diukur dari situ. Kita juga awal mulanya gak punya mobil dinas kok. Jadi buat saya, mau pakai mobil dinas atau tidak, sama saja. Yang penting fungsi dari tugas yang diberikan negara tetap kita laksanakan,” kata Edo.
Wabup menegaskan apa yang dilakukan saat ini bukan pencitraan. Apalagi untuk mendapat simpati masyarakat. “Ini bukan langkah untuk dilihat terdzolimi,” tutur Edo.
“Sekarang fasilitas sudah diserahkan semua. Tapi rumdin, kami butuh waktu untuk beberes dulu. Karena kita kan di sana sebuah keluarga. Kalau saya bujangan sih mungkin bisa langsung pindah saja. Tapi untuk sekarang ini kita lagi siap-siap dulu sampai nanti kita siap. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari sana (rumdin, red),” tambahnya.
Menurut Edo, kendaraan dinas, rumah dinas, dan berbagai fasilitas negara yang lainnya, merupakan alat penunjang untuk meningkatkan kinerja, termasuk kinerja dirinya sebagai wabup. Penunjang itu bisa digunakan kalau memang diperlukan. Sehingga jika memang tidak diperlukan dan juga tidak begitu penting untuk bisa menggunakan fasilitas negara, ia merasa harus mengembalikannya.
Ini Serius, Bukan Pencitraan
