CIREBON – Keluhan proses pencairan anggaran dialami satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-Kota Cirebon. Makanya, tidak heran jika beberapa program kegiatan yang seharusnya sudah bisa digelar pada triwulan pertama, ternyata tidak bisa karena terkendala sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Beberapa kepala SKPD mengeluhkan kendala SIPD yang tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga, menyebabkan tidak bisa cairnya anggaran. Padahal seharusnya, kegiatan di triwulan pertama sudah harus digelar. Tapi karena sistemnya bermasalah, program kerja jadi terhambat.
Karena adanya masalah pada SIPD tersebut, salah satu kepala SKPD sempat ingin utang ke salah satu bank. Tujuannya agar program bisa berjalan. Tapi begitu menanyakan ke bank berapa bunga yang harus dibayar dalam tiga bulan, ternyata cukup tinggi.
“Awalnya berencana pinjam ke bank sebesar Rp100 juta dengan waktu jatuh tempo tiga bulan. Tapi begitu bunga bank Rp4 juta, akhirnya tidak jadi pinjam,” ujar salah satu kepala SKPD kepada Radar Cirebon, kemarin.
Karena tingginya bunga bank tersebut, dia akhirnya memilih batal mengajukan pinjaman. Risikonya, program yang sudah disusun tertunda untuk sementara waktu.
Dalam hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Drs Agus Mulyadi MSi mengakui, saat ini memang sulit mencairkan anggaran. Dan SIPD, memang paling menghambat kegiatan dinas. Menurutnya, kondisi SIPD sudah dikonsultasikan hingga bimbingan teknis (bimtek) berkali-kali. Tapi ternyata belum bisa menjadi bagian dari proses penatausahaan keuangan.
“Sistem ini belum layak dikatakan sebagai sistem penatausahaan keuangan. Sehingga masih banyak penyesuaian dan masih perlu diuji dulu secara sistem,” tegas sekda.
Di dalamnya, kata sekda, ada komponen standarisasi harga, penyedia barang, hingga ganti uang persediaan alias GU. Tapi masih belum bisa menjawab kebutuhan. Termasuk sudah ke Jakarta. Kemendagri sudah menyerah, dan tidak pernah ada lagi bimtek. “Kami tidak pernah diundang secara virtual lagi,” kata sekda.
Karena kondisi seperti ini, masih kata sekda, pihaknya memutuskan menggunakan sistem lama. Karenanya, pekan ini Pemkot Cirebon akan mengundang seluruh kepala sub bagian program untuk melakukan input program yang ada di APBD. “Sebagian yang suda direalisasikan, kita berikan waktu sampai dengan 24 Maret. Setelah itu kita jalan lagi menggunakan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). “Ternyata memang harus memaksa kita kembali ke SIMDA,” tegasnya.
Sulit Cairkan Anggaran
