Pengecualian untuk Kegiatan dari Dana PEN
KEJAKSAN – Program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang bersumber dari bantuan hibah Provinsi Jawa Barat diperkirakan masih berjalan sesuai rencana. Hal itu meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengambil kebijakan untuk menunda sejumlah kegiatan belanja di perangkat daerahnya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Ir Agung Sedijono MSi menjelaskan, terkait rencana penundaan kegiatan belanja di pemprov, dirinya memang sudah mendengar adanya informasi ini. Tapi, diharapkan kebijakan ini tidak mencakup kegiatan program bantuan rutilahu bagi Kota Cirebon.
“Kalau itu, saya memang dengar. Sementara bantuan-bantuan dari provinsi itu bentuknya banyak. Apakah efeknya ke program rutilahu ini berpengaruh? Tapi, info dari PPK di Dinas Perkim Provinsi Jabar, program rutilahu sesuai rencana. Mudah-mudahan tidak tertunda,” ujar Agung, kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya, bantuan tersebut sumber dananya berasal dari progam pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dalam edaran Sekda Provinsi Jawa Barat sendiri, ada klausul jika kegiatan yang bersumber dari dana PEN, bisa tetap dilaksanakan. Sehingga, pihaknya masih optimistis jika program bantun rutilahu dari provinsi masih akan tetap berjalan.
“Program rutilahu tidak terkena refocusing, karena sumber dananya dari PEN. Jadi, diharapkan masih sesuai rencana awal, hanya tinggal menunggu realisasinya yang diharapkan di bulan Juni ini,” tuturnya.
Bahkan, pekan lalu, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Jawa Bart telah meminta DPRKP Kota Cirebon untuk melakukan sosialisasi persiapan pencairan, dengan mengundang dan mengumpulkan badan keswadayaan masyarakat (BKM) dari 18 kelurahan, dan fasilitator lapangan program ini.
“Bahkan baru tadi kita mengundang BKM dan fasilitator lapangan, mempersiapkan persyaratan untuk pencairannya. Jadi, yang saya bayangkan, rencana pencairan ini masih sesuai rencana awal,” ungkapnya.
Program rutilahu dari Pemprov Jabar ini, sasarannya terdapat 630 unit rumah yang tersebar pada 177 RW di 18 kelurahan Kota Cirebon. Sesuai rencana, DPRKP selaku tim teknis, dan BKM serta fasilitator lapangan, telah melakukan koordinasi untuk mempersiapkan program ini sejak jauh-jauh hari. (azs)