Pihaknya menerangkan, alokasi anggaran tukin, sebulan sekitar Rp16 miliar. Ketika dialokasikan 10 bulan, maka Rp160 miliar, ditambah dua bulan Rp32 miliar. Bahkan, apabila tukin berbasis anjab (analisa jabatan), malah bisa lebih besar. Namun pihaknya belum ke arah sana. Karena kebutuhan bisa mencapai Rp32 miliar dalam sebulan, dan belum mampu kalau menggunakan kelas jabatan.
“Ada penurunan dan kenaikan. Seperti fungsional, kelas jabatannya tinggi. Posisi gemuk di tengah, jadi belum diambil langkah ke situ,” pungkasnya. (abd)