Pertama, dengan mengakumulasikan jumlah penduduk Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Disepakati jumlahnya 270 juta jiwa. Kemudian, Indonesia memiliki 8-9 persen orang miskin. Digenapkan agar lebih memudahkan proses hitung, menjadi 10 persen. Ya, 10 persen penduduk Indonesia adalah warga miskin. 10 persen dari 270 juta adalah 27 juta. Mutlak dan tidak terbantahkan.
“Kalau 27 juta jiwa dikasih bantuan setiap hari sebesar Rp50 ribu, cukup toh? Dari mulai bayi sampai kakek-kakek. Rp50 ribu untuk satu jiwa, bukan 1 keluarga. Jika 1 kartu keluarga ada 4 orang, berarti dapat bantuan Rp200 ribu,” jelas Soenoto yang saat itu wawancara dengan Radar Cirebon di kediamannya di Jl Pemuda, Kota Cirebon.
Bantuan sebesar Rp50 ribu dikalikan jumlah penduduk miskin sebanyak 27 juta jiwa. Hasilnya Rp1.350.000. Hasil itu diakumulasikan selama 15 hari. Total keseluruhan mencapai Rp20,3 triliun. Digenapkan menjadi Rp21 triliun. Perlu diketahui, 15 hari mengacu pada masa inkubasi Covid-19.
Kesimpulan pertama, pemerintah harus melakukan lockdown secara nasional selama 15 hari, mempertimbangkan masa inkubasi virus. Jelas, kata Soenoto, ini lebih menghemat anggaran dibanding harus menggelontorkan Rp405 triliun seperti yang pernah disampaikan (mantan) Menteri Sosial Juliari Batubara. Jumlah orang yang berhak menerima bantuan dikalikan 2, menjadi 20 persen dari total keseluruhan rakyat Indonesia, ia mengatakan masih jauh lebih hemat. “Jadi Rp405 triliun itu mau buat apa,” tanya Soenoto.
Ia pun mewanti-wanti pemerintah untuk lebih hati-hati. Karena sejauh ini pemerintah pusat dianggap tak memiliki pola penanganan yang terarah dan hanya sebatas coba-coba. “Karena tidak punya pola, tidak punya model. Bantuan itu jadi boros, tidak ter-manage, bocor di mana-mana, korupsi lagi. Dan korupsi yang akan terjadi jauh lebih jahat dari virus corona,” ujarnya.
Teori kuantitatif rata-rata, Soenoto melanjutkan, 27 juta warga miskin dibagi dengan 75.000 desa yang ada di Indonesia. Hasilnya, ada 360 orang yang perlu disantuni di setiap desanya. Jika 360 jiwa dibagi dengan 4 (menghitung rata-rata jumlah anggota keluarga yang terdaftar dalam 1 kartu keluarga), hasilnya ada 90 KK di masing-masing desa. “Jadi setiap desa ada 360 jiwa alias 90 KK,” terangnya.
Kemudian dilanjut pembahasan mengenai pelaksana tugas di lapangan. Soenoto mengatakan, TNI layak diberi mandat. Karena dianggap relatif bisa dipercaya. “Institusi yang mempunyai syahadat NKRI harga mati adalah tentara,” ungkapnya.
Cukup 15 Hari Atasi Covid-19
