CIREBON- Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cirebon Eman Sulaeman akhirnya buka suara. Dia akhirnya merespons SK DPP Partai Gerindra yang mencopot Affiati dari kursi Ketua DPRD dan menggantikannya dengan Ruri Tri Lesmana.
“Saya harus mengamankan kebijakan itu. Keputusan partai, apapun itu, saya harus nurut. Apalagi sistem di Gerindra itu top down yang mengatur kebijakan seperti ini,” ungkap Eman Sulaeman kepada wartawan kemarin (25/8).
Menurutnya, sebagai pejuang di Gerindra dan selaku ketua DPC, dia harus patuh terhadap keputusan DPP. Namun, dia tidak bisa menjawab lebih rinci mengenai apa yang melatarbelakangi keputusan DPP melakukan pergantian tersebut. Ia menegaskan itu menjadi urusan internal partai.
Menurutnya, persoalan ini juga diharapkan tidak dibesar-besarkan oleh para kader dan internal partai. Terlebih lagi jangan sampai ada pihak-pihak eksternal yang ingin ikut campur terlalu dalam pada urusan rumah tangga Partai Gerindra.
Dia memandang, pergantian ketua DPRD atas usulan partai ini merupakan hal yang biasa. Tidak jauh berbeda ketika partai mengusulkan pergantian anggota fraksi-fraksinya dalam kepesertaan di alat kelengkapan DPRD (AKD). “Sebetulnya sama saja dengan pergantian AKD lainnya. Karena pimpinan DPRD juga seperti diatur dalam UU 17/2014 dan PP 12/2018 merupakan bagian dari AKD,” ujarnya.
Hanya saja, memang untuk pergantian di posisi AKD pimpinan DPRD ini memerlukan proses pengesahan atau peresmian melalui keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal itu karena berkaitan dengan hak-hak melekat yang porsinya tentu lebih tinggi/besar dari anggota DPRD biasa.
Sehingga, Eman berharap jika hal yang telah diatur secara gamblang dalam panduan regulasi di atasnya ini bisa diambil pemahaman yang sama oleh semua anggota fraksi. “Terutama untuk yang berangkutan (Affiati dan Ruri) juga bisa sepaham dulu bahwa bukan dalam hal pemberhentian atau pemecatan sebagai anggota DPRD, tapi hanya sebagai pergantian dari komposisi AKD,” tuturnya.
Eman mengaku jika sejauh ini sudah berbicara dengan Affiati dan Ruri secara terpisah. Posisinya sebagai ketua partai harus ada di tengah. Dia mengimbau agar semua anggota fraksi bisa tegak lurus dengan kebijakan yang sudah diamanatkan partai. “Para kader diharapkan jangan menanggapi secara berlebihan atas adanya dorongan dan opini yang berasal dari luar internal partai,” tegasnya.