BUPATI Cirebon Drs H Imron MAg mengaku sebagai kepala daerah belum pernah diajak duduk bersama membahas dan mengkaji kemungkinan terbentuknya Provinsi Cirebon.
“Saya belum dengar ada desakan itu (bahas Provinsi Cirebon, red). Saya selama ini belum ada yang datang secara khusus minta saran terkait wacana pembentukan Provinsi Cirebon. Jadi kajiannya seperti apa saya belum tahu,” ujarnya, kemarin.
Secara pribadi Imron menyebut wacana pemekaran wilayah tersebut tentu tidak bisa dilarang. Pemikiran itu adalah hak yang harus dihormati. Tapi sebagai bupati, ia mengakui harus mengikuti sistem yang ada, di mana sampai dengan sekarang belum ada sinyal dari pemerintah pusat maupun Jawa Barat terkait wacana tersebut.
“Dan yang jelas harus diperhitungkan. Seperti apa kajian dan analisanya. Harus jelas, harus ada diskusi-diskusi yang melibatkan wilayah-wilayah yang diwacanakan masuk ke dalam pemekaran wilayah tersebut,” imbuh ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon itu.
Imron pun menegaskan di tingkat kepala daerah belum sampai dibicarakan. “Di tingkat kepala daerah belum ada obrolan ke arah sana. Kita juga belum tahu sepeti apa konsep pembentukannya. Karena ini menyangkut banyak daerah di dalamnya maka penting juga menyampaikan konsep ini ke semua kepala daerah yang akan masuk dalam rencana wilayah yang akan dimekarkan tersebut,” lanjut Imron.
Konsep pemekaran wilayah, sambung Irmon, harus dilakukan kajian secara matang dan menyeluruh. Potensi daerah juga harus diperhitungkan. Terlebih ada beberapa daerah yang kini sedang diperkuat untuk menjadi tulang punggung Jawa Barat.
“Majalengka sekarang ada bandara, Indramayu ada asrama haji, wilayah-wilayah ini bersedia tidak jika digabungkan menjadi satu? Kan harus disampaikan konsepnya terlebih dahulu,” ungkapnya.
Terkait dukungan, Imron kembali mengatakan ingin melihat terlebih dahulu konsep pembentukannya. “Semangatnya harus semangat meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan peran pemerintah dalam membantu masyarakat,” tandas Imron. (dri)