Banyak yang Dipelototi KPK di Cirebon

CIREBON- Pekan ini tim KPK memang sedang berada di Cirebon. Bahkan tak hanya Kota/Kabupaten Cirebon, tapi juga wilayah sekitarnya. Khusus di Kota Cirebon, tim KPK hadir sampai Jumat (19/11).
Banyak hal yang dipelototi KPK. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, manajemen pengelolaan aset, hingga progres dan efektivitas tapping box di rumah makan atau restoran.
Hal itu dibenarkan Sekda Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi. Ia mengakui adanya tim KPK RI di Kota Cirebon. Bahkan tim itu sudah datang sejak hari Senin 15 November 2021.
Tim yang datang ini dari Deputi Pencegahan KPK serta Kasatgas Koordinasi Supervisi. Ada juga verifikator wilayah Banten dan Jakarta. Pada pertemuan hari Senin itu, kata sekda, KPK menyoroti penganggaran dan pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, serta penyerahan sarana prasarana utilitas.
Tidak hanya itu, lanjut Sekda Agus Mulyadi, KPK juga mengecek progres tapping box. Bahkan khusus tapping box yang dipasang di setiap rumah makan atau retsoran itu, KPK akan melakukan pemantauan pada Jumat (19/11).  “Kita akan menunggu. Kalau KPK berkenan didampingi untuk langsung ke restoran-restoran, akan kita dampingi. Kalau tidak berkenan, maka kita sediakan datanya,” kata Agus Mulyadi.
Pria yang akrab disapa Gus Mul itu mengatakan ada lima titik yang akan dicek KPK. Dan pengecekanannya secara acak. Kalau dalam pengecekan ternyata ada restoran atau rumah makan yang tidak memasang tapping box, maka KPK langsung mendorong agar pengelola memasang tapping box.
Bagi yang bagus karena sudah memasang tapping box, kata Sekda Agus Mulyadi, maka KPK akan memberikan apresiasi. “Begitu juga bagi rumah makan yang tapping box masih biasa saja, maka akan dioptimalisasikan. Kalau rendah, maka akan disusuri apa masalahnya. Jadi ini KPK mengecek langsung. Bagi kami, tentu sangat terbantu karena bisa lihat langsung kondisi lapangan,” kata Gus Mul.
Masih menurut sekda, kunjungan KPK juga membahas tentang aset-aset yang belum berserifikat dan juga aset bermasalah. Salah satunya termasuk aset Lapangan Evakuasi. “Khusus Lapangan Evakuasi, KPK minta ada diskusi khusus, tapi belum tahu kapan akan dilakukan diskusi khusus. Jadi KPK menyoroti juga aset-aset yang masih bermasalah, termasuk yang belum bersertifikat,” pungkas Gus Mul.