Presiden Jokowi risih dengan kelakuan Kapolda dan Kapolres baru yang seringkali sowan ke sesepuh organisasi masyarakat (ormas) yang sering bikin ribut. Polri diminta tidak menggadaikan kewibawaan. Karena itu, anggota Polri tidak boleh berkunjung ke pelanggar hukum. Apapun alasannya.
====================“SEBENARNYA sudah lama sekali saya ingin menyampaikan ini. Ada kapolda baru, ada kapolres baru, datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Bener ini? Saya tanya ke Kapolres. Kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul?” tanya Jokowi saat pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) di Candi Ballroom Hotel The Apurva Kempinski, Badung, Bali, Jumat (3/12).
Menurut Jokowi, Polri sebagai aparat penegak hukum harus memiliki kewibawaan. Seluruh anggota Polri tidak boleh menggadaikan kewibawaannya dengan cara sowan seperti itu. “Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan,” tegas Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta seluruh jajaran Polri menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Namun, Polri juga harus tetap tegas. “Kritik dipanggil. Mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, iya silakan. Tetapi kalau nggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri,” urainya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan agar Polri melindungi dan membantu masyarakat lemah. Presiden Jokowi meminta masyarakat kecil diperhatikan dengan serius.
“Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum, hati-hati urusan pedagang kecil. Lindungi. Saya kalau baca itu betul-betul. Itu menjadi sebuah persepsi lho. Hati-hati. Kecil-kecil seperti itu, mungkin urusannya bukan kapolres, kapolsek. Namun, hati-hati. Yang kecil-kecil seperti ini tetap tanggung jawab kapolres, tetap tanggung jawab kapolda,” tegas Jokowi.
Tak hanya itu, Jajaran Polri juga diperintahkan mengawal seluruh kegiatan yang berhubungan dengan investasi. Jika polisi di sebuah daerah tidak dapat mengawal dan mendampingi kegiatan yang berhubungan dengan investasi, Kapolda di wilayah itu akan diganti. “Tolong jaga yang namanya investasi. Baik investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses maupun investasi yang baru datang,” kata Jokowi.
Polisi Jangan Sowan ke Ormas Perusuh
