CIREBON- DPRD Kota Cirebon masih terus berupaya membawa wacana perluasan wilayah. Wacana ini menjadi hangat karena target dari rencana perluasan ini adalah mengambil 6 kecamatan yang selama ini milik Kabupaten Cirebon. Dan, langkah DPRD Kota Cirebon yang terdekat untuk dilakukan adalah segera berkonsultasi dan komunikasi ke Kemendagri. Juga mengajak diskusi para tokoh di wilayah Cirebon.
Seperti disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon Imam Yahya SFil I MSi. Dikatakan Imam, pihaknya dalam waktu dekat akan menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat untuk pertemuan dengan Kemendagri segera dikirimkan Sekretariat DPRD Kota Cirebon. “Minggu ketiga, minggu depan. Itu kalau jadwal dari Badan Musyawarah. Kita usahakan dari Sekretariat DPRD untuk mengirimkan surat ke Kemendagri,” kata Imam kepada Radar saat ditemui di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (13/1).
Tidak hanya rencana ke Kemendagri, Imam juga mengatakan tak menutup kemungkinan mengundang tokoh-tokoh Cirebon yang berperan penting dalam kemajuan Kota Cirebon untuk berdiskusi dan memberikan pendapat. “Nanti kita ke sana arahnya (mengundang diskusi para tokoh, red). Isu ini bergulir juga saat pemerintahan Pak Subardi. Pada saat itu ada perluasan wilayah hukum Polres Ciko. Wacana ini memang selalu muncul dan hilang. Sekarang kita munculkan lagi untuk segera diseriusi,” tegas Imam.
Mengenai tanggapan dari mantan Walikota Cirebon Subardi yang mendukung upaya perluasan wilayah, Imam pun memberikan apresiasi. “Karena saat pemerintahan Pak Bardi (Subardi, red) juga dimunculkan. Saat itu Pak Bardi menginginkan seperti yang kita usulkan sekarang,” ujarnya.
Pada wawancara sebelumnya, mantan Walikota Cirebon Subardi SPd memang mengatakan satu-satunya jalan keluar untuk merealisasikan wacana perluasan wilayah ini adalah campur tangan pemerintah pusat.
Saat memimpin, Subardi pernah dihadapkan rencana ini. Pun sampai sekarang dia mengatakan perluasan wilayah itu perlu. Luas Kota Cirebon yang hanya 37.38 dirasa kurang ideal.
“Artinya, Kota Cirebon berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat. Sebab kalau dengan Kabupaten Cirebon akan susah (dapat restu, red). Bukan berarti kami ingin mencaplok atau mengambil wilayah. Tapi kami akan coba membantu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya, Selasa lalu (11/1).