CIAYUMAJAKUNING
IKUT MENGECAM
Sementara itu, Ketua Paguyuban Pasundan Kota Cirebon Drs H Hediyana Yusuf MM mendesak partai tempat Arteria Dahlan bernaung untuk bersikap. Agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebab, sikap-sikap seperti yang ditunjukan Arteria Dahlan sangat berbahaya.
“Saya kira partai yang besangkutan (PDIP, red) juga bertanggung jawab untuk mengklirkan masalah ini. Supaya tetap jadi pilihan wong cilik di Jawa Barat,” jelas Hediyana, Rabu (19/1).
Paguyuban Pasundan Kota Cirebon kecewa dengan pernyataan Arteria Dahlan. Di sisi lain, sikap Gubernur Jabar Ridwan Kamil maupun Wagub Uu dinilai sudah merepresentasikan apa yang menjadi kegelisahan warga Sunda. Ditegaskan, penting bagi anggota DPR RI memiliki pemahaman terhadap keanekaragaman budaya tanah air. “Tentu kami mendesak Arteria Dahlan minta maaf. Pernyataannya menunjukkan dia belum paham keragaman budaya nusantara,” tutur Hediyana kepada Radar Cirebon.
Terpisah, Ketua Paguyuban Orang Sumedang di Cirebon (Payung Suci), M Dani Djaelani, juga menyatakan sikap. Dani mewakili Paguyuban Urang Sumedang di Cirebon secara tegas meminta Arteria Dahlan untuk minta maaf secara terbuka ke publik atas pernyataan yang sudah membuat gaduh itu.
“Bahkan melukai masyarakat Sunda khususnya, dan Jawa Barat secara umum. Yang seharusnya seorang anggota legislatif santun di dalam tutur kata dan sikapnya,” tutur Dani yang juga Humas KSOP Cirebon itu kepada Radar, kemarin.
Dani menambahkan, NKRI terlahir dari keragaman, kemajemukan kultur dan budaya serta suku bangsa. Di mana masyarakat Sunda khususnya dan Jawa Barat umumnya merupakan pengawal dan lahirnya kedaulatan NKRI.
“Kami dari Paguyuban Urang Sumedang di Cirebon yang merupakan masyarakat Jawa Barat sekali lagi meminta kepada Arteria Dahlan mencabut kembali pernyataan di mana pernyataan itu adalah melukai masyarakat Sunda, Jawa Barat,” ucapnya.
Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd juga tak terima dengan pernyataan Arteria. Menurut Karna, hal itu seharusnya tidak terjadi. “Tidak harus terjadi lah lontaran pernyataan itu, di mana Kajati menggunakan bahasa daerah (Sunda) harus dipecat. Kurang relevan lah,” tegas Karna, kemarin.