BANDUNG- Reaksi keras disampaikan PDIP Jawa Barat. Yakni meminta DPP PDIP memecat Arteria Dahlan. Hal itu seperti disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono.
Ono Surono mengatakan PDIP Jabar meminta agar DPP PDIP memberi sanksi terberat kepada Arteria Dahlan. “Sanksi ada beberapa. Mulai dari teguran, peringatan, sampai dengan pemecatan,” tutur Ono Surono dalam keterangan resmi, kemarin.
Akan tetapi, sanksi terberat berupa pemecatan tentu saja dikembalikan ke DPP. Ono mengatakan sanksi pemecatan yang diusulkan sebagai bentuk peringatan keras kepada Arteria atas sikapnya beberapa waktu lalu yang dinilai tidak pantas.
Terbaru soal Bahasa Sunda, di mana Arteria meminta Jaksa Agung menindak tegas Kajati yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat. Hal itu yang membuat semua kader PDIP Jabar marah dan menyampaikan agar Arteria dipecat.
Sementara dari Jakarta, DPP memberikan peringatan keras kepada Arteria. “Partai memberikan peringatan keras kepada Arteria Dahlan. Surat sanksi peringatan ditandatangani Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) dan saya sebagai Ketua DPP Bidang Kehormatan,” kata Ketua Mahkamah Partai DPP PDIP Komarudin Watubun, Kamis (20/1).
Menurut Komarudin, dari sisi PDIP, apa yang telah dilakukan Arteria melanggar kode etik dan disiplin beroganisasi. “Ukuran kan ternyata ada reaksi publik yang begitu keras. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Arteria Dahlan itu tidak etis,” ucap Komarudin.
Terlebih, katanya, sudah mengarah kepada etnis atau suku tertentu. Komarudin menambahkan, teguran terhadap Arteria Dahlan akan diberikan sesuai AD/ART PDIP. “Etik ini kan soal kepantasan. Barangkali kita ini merasa pantas, tapi kalau publiknya merasa tidak pantas, berarti ya ini sesuatu yang tidak benar,” tambah Komarudin.
Lebih lanjut dikatakan, PDIP mencatat bahwa Arteria Dahlan sudah beberapa kali bersikap tidak pantas sesuai adat ketimuran. “Berapa peristiwa yang terjadi selama ini yang memang dinilai oleh publik tidak pantas dalam adat ketimuran kita. Oleh karena itu, khusus yang sekarang kita mempelajari dan memang itu dari sisi organisasi kita harus jatuhkan sanksi organisasi,” tegasnya.