Diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden kembali dibuka oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan Pemilu 2024 bisa ditunda satu atau dua tahun. “Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin di Jakarta, Rabu (23/2).
Dirinya pun menjelaskan alasan Pemilu 2024 lebih baik ditunda sementara. Menurutnya, proyek pemulihan ekonomi pasca-pandemi bisa jadi terganggu akibat pemilu. Usulan itu dia sampaikan lantaran menurutnya selama ini pemilu ini kerap menimbulkan tiga masalah terhadap pergerakan ekonomi di Tanah Air.
Pertama adalah pelaku ekonomi akan melakukan freeze atau pembekuan. “Freeze atau pembekuan wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu,” ucap Muhaimin.
Kedua adalah transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan ketidakpastian ekonomi. “Sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca G-20 ini,” urainya.
Ketiga adalah dampak dari pemilu dikhawatirkan adanya ekspolitasi ancaman konflik. Menurutnya, hal inilah yang patut dikhawatirkan. “Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi,” tuturnya.
Tak berapa lama setelah Muhaimin, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam audiensinya dengan warga atau petani sawit di Provinsi Riau mengaku mendapat aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga mengaku bahwa dunia usaha menginginkan Pemilu 2024 diundur atau perpanjangan masa pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2027. Hal itu disampaikan Bahlil, menanggapi hasil survei nasional bertajuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024 yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.
Survei itu salah satunya memuat isu perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027. Menanggapi survei tersebut, Bahlil menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan para pelaku dunia usaha.
“Rata-rata mereka (pengusaha, red) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya para pengusaha baru menghadapi persoalan pandemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit,” kata Bahlil, Senin (10/1/2022).
Tanda-tanda Pemilu Ditunda
