Sikap politik senada juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, partainya menganggap wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.
Ia juga mengatakan, sumpah presiden menyatakan pentingnya memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.
Atas dasar ketentuan konstitusi mengamanatkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu,” katanya.
MENJERMUSKAN JOKOWI
Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi satu sampai dua tahun seperti yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dinilai merupakan lagu lama yang bernada sumbang. Pernyataan ini inkonstitusional dan berpotensi menjerumuskan Presiden Jokowi melanggar konstitusi.
Penegasan itu disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Ia menyampaikan, dalam berbagai kesempatan Jokowi sudah menegaskan tak ingin memperpanjang masa jabatan, maupun periodesasi jabatan Presiden yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
“Pernyataan ini (pernyataan Muhaimin) menimbulkan kecurigaan publik di tengah rilis hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi tertinggi sepanjang pemerintahannya,” kata Kamhar dalam keterangannya, Kamis (24/2).
Dia mengutarakan, meskipun belakangan menimbulkan polemik atas hasil survei tersebut, yang oleh banyak pihak dianggap tidak bersesuaian dengan kenyataan. Karena gelombang ketiga omicron tengah menerpa, daya beli masyarakat masih terpukul, angka kemiskinan dan pengangguran belum membaik, kelangkaan minyak goreng, mahalnya harga kedelai, polemik BPJS dan Permenaker terkait Jaminan Hari Tua yang sempat menuai kontroversi.
“Serta penolakan terhadap agenda pemindahan Ibu Kota Negara dan berbagai persoalan lainnya yang oleh Bang Andi Arief merespond hasil survei ini secara spontan menyebut It’s Crazy But It’s Data,” ungkap Kamhar Lakumani.
Dia menyebut pernyataan Muhaimin Iskandar di waktu yang bersamaan membuat publik beralasan menduga hasil survei tersebut menjadi justifikasi untuk melayani kepentingan agenda perpanjangan masa jabatan presiden. “Semoga tidak demikian,” tegas Kamhar Lakumani. (jp/rc)
Tanda-tanda Pemilu Ditunda
