CIREBON- Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu yang diberikan secara kontan dinilai bukan sebagai jalan keluar di tengah persoalan migor curah/kemasan yang berkepanjangan ini. Sengkarut pendataan keluarga penerima manfaat sebelumnya cukup dijadikan pengalaman.
Pengamat pemerintahan Drs H Hasanudin Manap MM meragukan keputusan pemerintah mencarikan jalan keluar terkait persoalan migor ini. Terutama masalah pendataan. Di mana BLT bantuan sosial sembako sebelumnya sering terjadi karut-marut.
Adalah banyaknya KPM (keluarga penerima manfaat) yang tak sesuai kategori yang disyaratkan. Artinya, mereka yang tak berhak atau tergolong sebagai keluarga mampu, justru terdata sebagai KPM oleh Kementerian Sosial atau dinas di bawahnya.
Apalagi BLT migor ini diperuntukkan bagi mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bukan rahasia lagi, banyak aduan salah sasaran yang menyangkut dua program tersebut. Selain BPNT dan PKH, BLT minyak goreng juga akan diberikan kepada pedagang kaki lima gorengan, karena dianggap yang paling terdampak persoalan migor.
“Bagi saya ini (BLT migor Rp300 ribu, red) bukan solusi. Ini pertanda pemerintah pusat tidak bisa memecahkan permasalahan untuk mengatasi minyak goreng,” ungkap mantan sekretaris daerah Kota Cirebon itu kepada Radar Cirebon kemarin (8/4).
“Kelangkaan minyak goreng adalah bukti pemerintah tidak bisa mencarikan solusi yang tepat,” sambung Manap. Tapi, ia tak menyalahkan niat baik pemerintah membantu sektor paling terdampak tersebut. Namun kembali diingatkan; niat baik tersebut berisiko sengkarut pendataan. Salah sasaran.
“Pendataan untuk bantuan begitu (dari pemerintah pusat, red) tidak pernah tepat sasaran. Padahal yang membutuhkan minyak goreng di kita ini kan begitu banyak,” paparnya.
Artinya, Manap meragukan pemanfaatan uang tunai Rp300 ribu yang diserahkan kepada KPM dibelanjakan sesuai peruntukkan, yaitu membeli migor. Karena pemerintah tak sampai melakukan pengawasan hingga ke mana aliran uang tersebut. “Bisa saja dibelanjakan keperluan lain. Tidak ada yang tahu, karena tanpa pengawasan. Ya mau bagaimana lagi,” ucapnya.
Manap mengatakan pemerintah sudah angkat tangan menghadapi migor. Kalah dengan para oknum yang bermain dengan menimbun dan memperoleh untung besar. Terbukti, HET pun kini dilanggar dengan menyesuaikan harga pasar.