BLT Migor Cair sebelum Lebaran

CIREBON– Pemerintah menggulirkan Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor) untuk meringankan beban masyarakat. BLT Migor akan diberikan kepada 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk data BPNT dan PKH. Serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan.
Rencananya bantuan itu akan diberikan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk para KPM yang ada dalam data BPNT dan PKH. Serta oleh jajaran TNI/Polri untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya sudah terdata di jajaran TNI/Polri di daerah masing-masing.
Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI Mayjen TNI Sapriadi SIP MSi dalam keterangan persnya ketika berkunjung ke Cirebon mengatakan pihaknya sedang memproses pelaksanaan penyaluran BLT Migor khusus untuk PKL yang ditetapkan untuk disalurkan melalui TNI. Pasalnya, nanti dalam penyalurannya terdapat juga jajaran Polri yang membagikan.
“Sedang proses. Kami mendapat tugas lagi. Pemerintah meminta tolong untuk menyalurkan bantuan tunai pangan itu minyak goreng sebesar Rp300 ribu,” jelas jenderal bintang dua itu di Makodim 0614/Kota Cirebon, Sabtu (10/4).
Pihaknya nanti akan membagikan setidaknya kepada 1,25 juta penerima. Sedangkan untuk Polri juga sama akan membagikan setidaknya kepada 1,25 juta penerima. Bantuan tersebut akan dibagikan kepada seluruh Indonesia.
“Saya sudah mendata, 1,25 juta itu akan melibatkan 214 Kodim seluruh Indonesia. Kodim yang sudah melakukan ada 97, sisa 100 lebih ini. Nanti saya vicon dan minta melakukan pendataan,” ungkapnya.
Sementara itu bagi Kodim yang sudah memiliki data pada fase pembagian Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) sebelumnya, maka nanti Kodim akan mengklasifikasikan kembali khusus untuk PKL dan warung makan yang menggunakan minyak goreng.
“Yang sudah menerima, bisa menerima kembali. Dengan syarat dia adalah pedagang kaki lima pangan. Misal dia jual makanan. Jual minuman tidak bisa. Yang jual gorengan atau nasi goreng itu yang akan mendapat. Nanti dipilah kembali,” terangnya.
Ke depan, pelaksanaan verifikasi kembali akan menggunakan Babinsa. “Kalau sudah ada 10.000 nanti diverifikasi lagi. Kalau dijatah dapat 5.000, nanti dilihat lagi pedagang mana yang bisa mendapatkan. Kalau tidak cukup, dicari lagi datanya,” lanjutnya.