Menhub mengungkapkan, pihaknya telah memberikan diskresi kepada Korlantas Polri untuk menetapkan skenario rekayasa lalu lintas, seperti system satu arah (one way), contra flow, ganjil genap, dan sebagainya, sesuai dengan kondisi kepadatan di lapangan. “Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan humanis dan persuasif, karena sesuai arahan Presiden kita tidak akan melakukan penyekatan dan putar balik,” jelas Menhub.
Menhub menyatakan akan terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kebijakan mudik tahun 2022 kepada unsur terkait, termasuk Korlantas Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan ada kesamaan persepsi terkait syarat perjalanan, pengendalian lalu lintas dan kebijakan lainnya. “Nanti kami akan lakukan rakor di Jabar dan Jateng yang diprediksi akan terjadi pergerakan yang masif karena menjadi daerah tujuan utama para pemudik,” ungkap Menhub.
Menhub juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada masyarakat, di antaranya melakukan vaksinasi booster untuk menjaga kesehatan sendiri maupun kesehatan keluarga yang akan dikunjungi, serta mengimbau warga untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor karena membahayakan keselamatan.
Menhub mengimbau masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang diselengarakan Kemenhub, BUMN, maupun swasta. Kemenhub bersama Pemda DKI Jakarta dan PT Jasa Raharja menyelenggarakan program mudik gratis pada tahun 2022 dengan menyediakan kapasitas total sebanyak 60.260 penumpang.
Para pemudik diangkut dengan menggunakan 1.270 unit bus dan 2 unit kapal laut, serta menyediakan sarana untuk pengangkut sepeda motor berkapasitas total 14.630 unit sepeda motor yang akan diangkut menggunakan 95 unit truk, 2 unit kapal laut dan rangkaian kereta api barang.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit memprediksi terdapat 23 gerbang tol yang rawan terjadi kepadatan kendaraan saat arus mudik Lebaran 2022. Sigit mengatakan ke-23 gerbang tol itu tersebar mulai dari wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
“Ada 23 gate tol yang rawan terjadi kepadatan, di mana wilayah Banten ada dua, wilayah Jakarta atau Polda Metro ada 2 gate tol, kemudian wilayah Jawa Barat ada 7, Jawa Tengah ada 6, dan Jawa Timur juga ada 6,” kata Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektor di Mabes Polri, Kamis (14/4).