Terpisah, Ketua Umum PB PMII M. Abdullah Syukri menyatakan sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM subsidi. Sebab, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil. “Jangan sampai rakyat Indonesia makin menderita dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata pria yang akrab disapa Abe dalam keterangannya.
Dia juga menyebutkan kenaikan harga BBM tentu bakal membawa dampak nyata bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Abe juga menyatakan kader PMII se Indonesia siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.
“Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat, lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu, seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran,” lanjutnya.
Dia juga menyebutkan ada tiga poin sikap PB PMII dalam menyikapi wacana kenaikan harga BBM subsidi. “Segera menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM, karena jelas semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal,” kata Abe.
Dia juga mengatakan pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat.
“Kami seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,” pungkas Abdullah Syukri. (mcrs8/jpnn)
Pemerintah Sudah Tak Punya Uang?
