CIREBON- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Protes itu dilakukan HMI lewat aksi unjuk rasa yang digelar di depan Balaikota Cirebon, Senin (29/8).
Para mahasiwa memulai aksinya dengan titik kumpul di depan Kampus IAIN Syekh Nurjati di Jalan Perjuangan. Dengan pengawalan petugas kepolisian, massa mulai bergerak ke arah Balaikota. Petugas pun terpaksa menutup akses menuju Jalan Siliwangi guna menghindari kemacetan di lokasi unjuk rasa.
Di depan Balaikota, para mahasiwa secara bergantian berorasi menyatakan pendapat dan reaksi atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, serta membentangkan poster dan spanduk berisi kata-kata penolakan.
Ketua Umum HMI Cabang Cirebon Yasir Sutisna dalam kesempatan itu mengungkapkan beberapa tuntutan yang disuarakan HMI se Indonesia. Utamanya adalah menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Petralite dan Solar, karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat. “Terutama masyatakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid-19,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Menurutnya, meskipun kenaikan TDL yang dilakukan pada Juli 2022 ini hanya dikenakan terhadap menengah ke atas dan industri, tapi tetap saja kebijakan ini berpengaruh kepada perekonomian di bawah, serta memicu inflasi.
Selain itu, pihaknya juga ke mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.
Yasir menuturkan, dalam kondisi baru sebatas wacana saja, gelombang penolakan rencana kenaikan BBM ini sudah disikapi oleh elemen mahasiwa dengan aksi turun ke jalan. Bisa dibayangkan jika pemerintah jadi melaksanakan rencana tersebut, maka bukan hanya mahasiwa, tapi warga jugaakan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar.
Untuk itu, organisasinya melalui Pengurus Besar HMI (PB HMI) mencoba memberikan solusi kepada pemerintah atas persoalan energi tersebut. Pertama, memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat, sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat menengah ke bawah dan bagi para pelaku UMKM.