“Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran,” imbuh Mulyanto.
Di sisi lain, politisi dari Fraksi PKS ini menilai bila pembatasan BBM bersubsidi tersebut dikombinasikan dengan tindak pengawasan yang ketat dari pemerintah, maka efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.
Jadi, fraksinya dengan tegas menolak opsi kenaikan harga BBM bersubsidi, sekaligus mendesak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembatasaan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati kalangan mampu sehingga perlu dialihkan. Menurutnya, bahkan total BBM subsidi yang tak tepat sasaran mencapai sekitar 70-80 persen.
“Maka dari itu harga BBM harus disesuaikan. Karena subsidi yang selama ini dikeluarkan tidak tepat sasaran atau untuk orang mampu sehingga perlu dialihkan. Sebab kan tidak adil. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kendaraan? Jadi, subsidi dikurangi dan direlokasi untuk yang tak punya kendaraan,” kata Sugeng.
Menurut Sugeng, kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan program bantuan sosial. Bisa dalam bentuk BLT, bantuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau lainnya. “Sebab naiknya harga BBM bisa mempengaruhi masyarakat yang tak memiliki kendaraan, dan program bantuan sosial ini untuk mencegah terjadinya inflasi,” jelas Sugeng.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah bisa menghitung dampak rencana kenaikan harga BBM jika nantinya akan dilakukan. “Kalkulasi dampak yang harus diperhitungkan bukan hanya untuk pemulihan ekonomi, tetapi untuk masyarakat,” ujar Puan Maharani di Nusa Dua, Badung, Bali, kemarin.
Dia minta agar pemerintah juga bisa mencermati rencana kenaikan harga BBM dengan sebaik-baiknya. Menurut Puan, sosialisasi yang baik dan tepat pada masyarakat perlu dilakukan, bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya. “Jadi jangan sampai saat ingin melakukan kenaikan harga BBM tidak ada sosialisasi yang baik,” katanya.
KLAIM EKONOMI TETAP BAIK
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yakin ekonomi tetap moncer meski ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Baru Pulih Sakit, Jangan Ngegas
