“Kenapa lagi-lagi harus rakyat yang dikorbankan. Menaikkan BBM dengan iming-iming adanya bansos. Padahal, DTKS saja tak pernah selesai. Justru itu malah menimbulkan persoalan baru,” katanya.
Sementara di Kota Cirebon, mahasiswa diterima Walikota Nashrudin Azis. Pada kesempatan itu Ketua PMII Cabang Cirebon Alisa Riska Maulidia menjelaskan beberapa tuntutan. Pertama, menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kedua, meminta pemerintah serius memberantas mafia BBM. Ketiga, meminta pemerintah segera menerapkan kebijakan subsidi BBM yang tepat sasaran. Keempat, pemerintah agar melibatkan masyarakat dalam penyaluran BBM bersubsidi. “Dengan adanya gerakan ini, kami akan terus bergerak sehingga tuntutan ini direalisasikan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara Walikota Nashrudin Azis mengatakan sebagai pemerintah daerah, pihaknya hanya punya kewenangan untuk menerima aspirasi para mahasiswa dan akan disampaikan ke pemerintah pusat selaku pengambil kebijakan.
Terkait pengawasan penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, Azis mengaku akan berkoordinasi dengan Pertamina dan TNI/Polri. Kemudian, kata Azis, pihaknya akan mempercepat penyaluran BLT dari pemerintah pusat yang tepat sasaran. Agar dampak dari kenaikan BBM ini tidak terlalu memberatkan masyarakat menengah ke bawah.
Bukan hanya secara langsung. Sindiran terhadap pemerintah seputar kenaikan harga BBM juga datang dari media sosial. Pemerhati pemerintahan di Kota Cirebon, Drs H Hasanudin Manap MM menilai itu sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini.
Manap menilai, kritik bisa disampaikan melalui cara apapun. Termasuk yang dilakukan oleh Bang Dul. Penyampaian dengan berbagai cara, katanya, itu bagus. Selama tidak merugikan yang lain. Misalnya, merusak fasilitas umum atau mengganggu aktivitas masyarakat saat unjuk rasa di jalan. (*)
Sudah Mahal Masih Saja Antre Panjang
