Menteri Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer.
“Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” ujar Azwar Anas dalam keterangan resminya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya mengatakan, rakor menemukan titik terang untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer.
Baca Juga:Viral Penangkapan Gibran oleh KPK, Ali Fikri Beri KejelasanDaftar dan Lengkapi Syarat Program Kartu Prakerja 2023, Dapatkan Rp4,2 Juta
Dia mengatakan, beberapa pandangan dari ketua asosiasi pemerintah daerah ini akan diturunkan menjadi regulasi yang diusahakan menguntungkan berbagai pihak.
“Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis,” ujar Bima Arya.
Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan regulasi yang akan disusun ini diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Kita mencari win-win solution-nya, dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN,” ujar Sutan.
Ditambahkan Ketua Umum APPSI Isran Noor mengatakan, “Tentu seperti pandangan (para kepala daerah yang hadir) bahwa kualitas pelayanan publik harus dijaga, ini semua kita bahas.”
Demikian informasi terkait nasib tenaga honorer di tahun 2023. (*)