CIREBON, RADARCIREBON.ID – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Cirebon merasa keberatan dengan rencana kenaikan ONH (ongkos naik haji).
Sekretaris IPHI Kabupaten Cirebon, Anwar Sadat mengatakan, informasi kenaikan ONH sebatas wacana yang saat ini masih dibahas di tingkat pusat.
Namun, jika diberlakukan maka secara pribadi, Anwar Sadat merasa keberatan rencana kenaikan ONH dengan beberapa pertimbangan.
Baca Juga:Operasi Pekat, Polsek Karangampel Ciduk 5 Pasangan Bukan PasutriEduwisata, RA Sekolah Alam Indramayu Kunjungi Rumah Zakat
Menurutnya, rencana kenaikan ONH yang hampir 70 persen tersebut otomatis akan sangat memberatkan, terlebih yang berencana naik haji tidak semua berasal dari kalangan bergelimang harta.
“Kalau secara pribadi saya keberatan rencana kenaikan ONH, ini memberatkan sekali karena tidak semua calon jamaah itu berasal dari kalangan kaya,” ujarnya.
Dari informasi yang ia terima, kenaikan ONH tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya karena kenaikan biaya hotel yang berdasarkan informasi naik hampir 300 persen.
“Jadi memang rencana kenaikan ONH karena beberapa pertimbangan, salah satunya itu ada kenaikan yang begitu drastis di biaya hotel, ” imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, beberapa item penunjang juga mengalami kenaikan sehingga opsi kenaikan tersebut mau tidak mau harus diambil oleh pemerintah.
BACA JUGA: Jadwal Sholat untuk Kabupaten Cirebon, Senin 30 Januari 2023
“Kami juga sadar banyak item penunjang yang mengalami kenaikan, tapi kalau kenaikan ONH sampai 70 persen itu memberatkan. Harapan kami opsi kenaikan ONH ini bisa dikaji lagi sehingga nanti ada solusi terbaik,” bebernya.
Sementara itu, Kemenag Kabupaten Cirebon sudah melakukan sosialisasi terkait rencana kebijakan kenaikan ONH ke KBIH yang ada di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Jadwal Sholat untuk Kabupaten Indramayu, Senin 30 Januari 2023Jadwal Sholat untuk Kabupaten Cirebon, Senin 30 Januari 2023
Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Cirebon, H Yuto Nasikin SAg MPdi mengatakan, rencana kenaikan ONH itu belum resmi.
Kemenag Kabupaten Cirebon, kata Yuto, masih menunggu tindak lanjut dari proses yang saat ini masih dibahas di DPR RI.
“Pengumuman resminya masih belum, kita masih tunggu konfirmasi dari pusat, tapi kita di daerah sudah melakukan sosialisasi kepada KBIH yang ada di kabupaten terkait rencana tersebut,” ujarnya.