CIREBON, RadarCirebon.id – Penanganan defisit atau kewajiban pendanaan Pemerintah Kota atau Pemkot Cirebon di tahun 2023 akan diselesaikan Rp75 miliar terlebih dahulu dari total kewajiban Rp177 miliar.
Penyelesaian kewajiban pendanaan berbagai urusan Pemkot Cirebon ini karena belum diplot di APBD 2023. Solusinya, APBD 2023 akan dilakukan perubahan parsial.
Itupun berdasarkan rapat pembahasan Pemkot Cirebon dan legislatif Senin (13/2/2023), masih belum disepakati skema pendanaan untuk memenuhi penyelesaian Rp75 miliar tersebut.
Baca Juga:Anggota DPRD Kota Cirebon dari Gerindra Belum Berani Naik Kelas, Ini SebabnyaJalan Rusak di Kota Cirebon Belum Bisa Diperbaiki, Ini Penyebabnya
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Drs Agus Mulyadi MSi menjelaskan bahwa perubahan parsial yang direncanakan di angka Rp75 miliar.
Jumlah tersebut untuk pembayaran tunda bayar Rp26,7 miliar kemudian untuk menutupi dana cadangan pilwalkot Rp7 miliar, dan pemenuhan gaji serta tunjangan melekat ASN November-Desember 2023 Rp42 miliar.
Pendanaannya bersumber pergeseran belanja tidak terduga atau BTT Rp7 miliar, serta efesiensi atau refocusing belanja di beberapa perangkat daerah Rp61 miliar.
“Untuk efisiensi belanja perangkat daerah, kita fokus mengurangi item kegiatan perjalanan dinas, belanja kendaraan, pakaian dinas pegawai, dan kegiatan rutin-rutin lainnya. Itupun masih kurang Rp7 miliaran lagi,” ujarnya.
Menurutnya, pendanaan itu pun masih ada kurang lebih Rp7,5 miliar lagi. Direncanakan akan menyisir efisiensi beberapa belanja kegiatan di perangkat daerah lainnya.
Ketua DPRD Kota Cirebon Ruri Tri Lesmana mengatakan poin-poin yang disebutkan di atas itu merupakan opsi skenario eksekutif. Padahal, DPRD juga punya skenario tersendiri.
Misalnya, untuk menyelesaikan tunda bayar Rp26,7 miliar dan dana cadangan pilwalkot Rp7 miliar, bisa mengefisiensi program prioritas Rp33 miliar. Kewajiban gaji dan tunjangan melekat, diselesaikan di APBD Perubahan 2023.
Baca Juga:Pemkot Cirebon Refocusing Tiap Tahun karena Defisit Kas Daerah, Ternyata Ini PenyebabnyaTinggal Tujuh Bulan Menjabat, Ini yang Dilakukan Ridwan Kamil
Sedangkan, jika ingin menyelesaikan kewajiban versi opsi eksekutif Rp75 miliar sekaligus, solusi yang ditawarkan pergeseran efisiensi Rp61 miliar tersebut. Intinya, kata Ruri, jangan sampai mengeliminasi kegiatan di perangkat daerah yang berasal usulan Pokir DPRD.
Skema pendanaanya untuk mendanai kebutuhan Rp75 miliar itu, sambung dia, DPRD sepakat ada efisiensi Rp61 miliar di seluruh perangkat daerah, ditambah pergeseran BTT Rp7 miliar.