CIREBON, RadadCirebon.id – Persoalan tunda bayar APBD 2022 yang belum tuntas, diwacanakan akan ditindaklanjuti DPRD Kota Cirebon dengan membentuk panitia khusus (pansus).
Persoalan tunda bayar ini, masih dianggap menggantung, walaupun pekan lalu DPRD menggelar rapat pembahasan dengan eksekutif, yang dihadiri langsung oleh Walikota.
Partai Gerindra Gelar Donor Darah, Bagi-bagi Doorprize untuk Pendonor
Rencana pansus maupun interpelasi ini, tidak berlaku bagi fraksi PDI Perjuangan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati menegaskan jika pihaknya akan mendukung penuh setiap kebijakan Walikota Cirebon untuk kepentingan masyarakat.
Baca Juga:Perda Pesantren di Jawa Barat, Sejauh Mana Implementasinya di Cirebon?Peringati Haul Gurunya Mbah Kuwu Cirebon, Siapakah Sosoknya?
“Kita mendukung semua kebijakan walikota. Apalagi dalam hal pelayanan dasar untuk masyarakat Kota Cirebon, itu tidak boleh terganggu,” ungkap Fitria, Minggu (19/2/2023).
Wakil ketua DPRD Kota Cirebon itu menegaskan, fraksinya akan menolak rencana pembentukan pansus di DPRD untuk menyikapi tunda bayar Pemkot Cirebon.
Hasil Rans vs Persib Sudah Diketahui, Persib Gagal ke Puncak Klasemen Liga 1
Menurut Fitria, rencana pembentukan pansus tunda Bahar tersebut, justru akan menghambat upaya Pemkot Cirebon dalam menuntaskan pembayaran kepada piham ketiga atas pekerjaan di tahun 2022.
“Kalau dibentuk pansus, otomatis dalam pembayaran terhadap para pengusaha yang mengalami tunda bayar akan semakin lama,” katanya.
Pihaknya tak ingin hal tersebut terjadi. Sebab, nasib para pihak ketiga yang belum mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya harus juga diprioritaskan.
Resmi Jadi Ketua Baznas Periode 2022-2027, Aspuri Canangkan Digitalisasi Bayar Zakat
Baca Juga:Dorong UMKM Wilayah 3 Cirebon Naik Kelas, Ini yang Dilakukan Alumni UGMDiberhentikan dari Partai Gerindra Kota Cirebon, Ini yang Dilakukan Affiati
Di sisi lain, justru Fraksi PDI Perjuangan terus mendorong agar antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Badan Anggaran DPRD mencapai solusi terbaik terkait penyesuaian anggaran belanja pada APBD 2023.