Jokowi menyebutkan bahwa masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN) program PPPK. Padahal seingatnya, sewaktu menjadi Walikota Surakarta rekrutmen tenaga honorer itu sudah dihentikan.
“Saat saya masih Wali Kota itu sebetulnya sudah 100 persen disetop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah,” katanya.
Isu terkait dengan tenaga honorer yang masih banyak itu, kata Jokowi, diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2022—2023.
Baca Juga:Hebat ASN di Kuningan Tidak Ada yang Mogok Kerja, Dihadiahi Tambahan Penghasilan PegawaiDPC Apdesi Kabupaten Kuningan Peringati HUT Ke 9 Undang Undang Desa
Dalam acara pra-Rakernas APPSI, Gubernur Isran meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.
Mengutip dari situs resmi APPSI, Isran menilai kepala daerah harus mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer.
“Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor,” katanya. (*)