Yakni, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, dengan indikator mengejar target rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat di Kota Cirebon sebesar 82,65 persen, dan presentase perangkat daerah yang melakukan pemanfaatan data kependudukan sebesar 61,29 persen.
Kemudian sasaran Disdukcapil pada tahun 2024, adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan perangkat daerah, dengan indikator utama nilai capaian hasil evaluasi LKIP perangkat daerah sebesar 73,25 poin.
“Disdukcapil membutuhkan saran dan masukan untuk program kerja kami di tahun 2024,” tegasnya.
Tujuannya, kata Rahmat, agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:AHY Ingin Kapal Koalisi Berlayar dan MenangSD Islam Al Azhar 3 Cirebon Pencetak Juara
Rahmat membeberkan, pada tahun 2024, garis besar pembangunan di Kota Cirebon tidak lagi akan menggunakan RPJMD 2018-2023, melainkan akan didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang sedang disusun Bappelitbangda.
Sedangkan Pada RPD 2024-2026, menurut Rahmat, ada tujuh prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan. Tujuh point yang akan menjadi fokus, diantaranya adalah fokus penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penanggulangan AIDS.
Tuberkulosis, dan malaria, pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan, memajukan kebudayaan dan pelestarian nilai sejarah, pemulihan dan penguatan ekonomi berkelanjutan. Kemudian peningkatan profesionalisme ASN serta menjaga stabilitas politik di daerah.
Dari ketujuh itu, Disdukcapil memiliki peran dan fungsi di tiga komponen.
Yakni didalam hal penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria, serta pada komponen menjaga stabilitas politik di daerah.
“Capil ada di 3 kegiatan, dan semua lebih ke basis penyediaan data,” pungkas Rahmat Saleh, Sekretaris Disdukcapil Kota Cirebon. (*)