Setelah itu, datang ke bagian Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial. Keluarlah rekomendasi dari Dinas Sosial untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan, dan dilaporkan ke BPJS.
“Setiap hari Dinas Sosial melayani sedikit 80 warga yang mengajukan BPJS PBI. Karena sudah UHC, layanan kesehatan itu bisa langsung aktif untuk dimanfaatkan warga yang tengah menjalani pengobatan,” ungkapnya.
Dia menyampaikan, UHC ini tentunya harus dijaga. Jangan sampai turun. Sebab, dengan UHC setiap masyarakat dijamin pelayanan kesehatannya. Angka 96,22 persen ini sudah bagus.
Sebab, pemerintah pusat tahun 2024 menargetkan UHC nasional 98 persen.
Baca Juga:Shelter Sudah Ditempati Pedagang Kaki Lima, Belum 100 PersenKPU Jabar Ungkap Kendala Pantarlih saat Coklit Pemilu 2024
Untuk warga yang kurang mampu, administrasi kependudukan nya harus valid. Jika tidak, imbasnya pendataan akan mengalami kesulitan.
“Kesimpulannya, tidak ada lagi warga miskin yang pada saat sakit harus bayar sendiri, karena jaminan kesehatan sudah dijamin pemerintah,” paparnya.
Dwi menambahkan, meski sudah ada yang di migrasi, layanan jaminan kesehatan PBI APBD masih terus berjalan. Sebab, data itu selalu update. “Jadi kaya semacam estafet. Ketika sudah masuk PBI APBD, dimigrasi ke PBI APBN. Begitu seterusnya,” pungkasnya. (sam)