RADARCIREBON.ID– Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus melanjutkan inisiatif pendaftaran Program Subsidi Tepat sebagai langkah awal penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Hingga akhir Februari 2023 ini, pendaftar Subsidi Tepat tercatat telah menembus lebih dari 5 juta unit kendaraan.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan dari lebih dari lima juta unit kendaraan yang didaftarkan dalam Program Subsidi Tepat, persentase jenis kendaraan Pertalite mencapai 54%, dan kendaraan pengguna Solar subsidi yang didaftarkan mencapai 46%.
“Saat ini Pertamina Patra Niaga terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara pendaftaran, serta menguji coba kesiapan verifikasi QR Code. Kami juga terus memantau perkembangan revisi Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penetapan penyaluran BBM bersubsidi,” ujar Irto.
Baca Juga:Pemanfaatan Jaringan 5G, Telkomsel dan ZTE Berkolaborasi di Kawasan Maritim IndonesiaDukung Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, PLN Selesaikan SUTT 150 kV Tegalluar Incomer
Dalam meningkatkan jumlah pendaftar, Irto mengatakan untuk mempermudah masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga terus menambah titik booth pendaftaran langsung. Bagi masyarakat yang memiliki akses internet dan handphone, pendaftaran online juga terus dipastikan tidak ada kendala melalui website subsiditepat.mypertamina.id dan menu Subsidi Tepat di aplikasi MyPertamina.
“Ada lebih dari 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar diseluruh Indonesia, lokasinya bisa dicek langsung melalui https://mypertamina.id/lokasi-pendaftaran-offline-bbm-subsidi-tepat . Selain mendorong masyarakat mendaftar, kami juga memastikan proses verifikasi berjalan dengan maksimal sehingga prosesnya bisa tepat waktu,” lanjut Irto.
Irto juga terus mengingatkan kepada masyarakat yang merasa berhak mendapatkan BBM subsidi agar segera mendaftarkan kendaraannya. Ke depan, Program Subsidi Tepat ini akan disinergikan dengan regulasi penetapan penyaluran BBM subsidi yang ditentukan pemerintah.