CIREBON, RADARCIREBON.ID- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR Kabupaten Cirebon mengunjungi kantor Bawaslu Kabupaten Cirebon yang berada di Perbutulan, Sumber, Selasa (7/3/2023).
Kunjung JPPR ke Bawaslu ini berlangsung hampir satu jam. JPPR ditemui langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon Abdul Khoir.
Menurut Koordinator JPPR Kabupaten Cirebon, Fathan Mubarak, kunjungan ini untuk memastikan keterlibatan JPPR dalam mengawal hajat besar Pemilu Serentak 2024. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Bawaslu RI yang menetapkan JPPR sebagai lembaga yang terakreditasi melakukan pemantauan pemilu.
Baca Juga:STMIK IKMI Cirebon Ikut Bimtek Izin Belajar, Siap Sambut Mahasiswa AsingMahasiswa PGSD IPB Cirebon Juara Tingkat Nasional
“Ini kunjungan silaturahmi dan komunikasi. Saya ingin JPPR bersinergi dengan lembaga-lembaga kepemiluan untuk pemilu yang sehat dan bermartabat,” ujar Fathan yang dikenal juga sebagai budayawan muda Cirebon itu.
Fathan menyebut, setelah agenda lawatan dengan para stakeholder, JPPR akan memunculkan produk diskursus tentang kepemiluan.
Berbagai wacana kepemiluan dalam bingkai-bingkai politik, ekonomi, sosiologi, budaya, seni, akan mulai dipublikasikan. Termasuk, beberapa implementasi praktis di sektor pendidikan politik.
“Kami akan membuat semacam nujum panjang tentang pemilu mendatang. Beberapa fenomena bisa dijadikan indikator dengan tingkat presisi yang memadai,” ucap Fathan.
“Ini akan kami rancang untuk memudahkan langkah-langkah preventif atas semua ekses negatif pemilu,” terang Fathan.
Sementara itu, Abdul Khoir merasa senang dan terbuka atas kunjungan JPPR Kabupaten Cirebon. Di kantor Bawaslu yang baru diresmikan bupati, ia menyambut baik kedatangan sejumlah pengurus JPPR.
Ia pun berkomitmen akan menjaga kemitraan dengan lembaga-lembaga non pemerintah, terlebih JPPR.
Baca Juga:Bayern Munchen vs PSG 9 Maret 2023, Prediksi, H2H, Perkiraan Pemain dan Link Live StreamingKirab Budaya Merah Putih, Bentangkan Bendera Merah Putih Sepanjang 500 Meter dari Balaikota Cirebon ke Stadion Bima
“Bisa dibilang pemilu serentak 2024 adalah momen demokrasi terbesar sepanjang sejarah republik ini. Peran masyarakat sangat dibutuhkan,” katanya.
“Saya kira JPPR adalah mitra strategis bukan saja bagi Bawaslu, tapi juga bagi pemerintah dengan segenap instrumen pelaksana pemilu yang ada,” sambung Abdul Khoir.
Bawaslu adalah lembaga negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan dan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).