RADARCIREBON.ID – Tenaga honorer akan dihapus pada akhir tahun ini tepatnya November 2023. Namun, penghapusan honorer tersebut diwacanakan akan dibatalkan atau ditunda terlebih dahulu.
Sejumlah tenaga honorer sangat risau dengan wacana penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pada akhir tahun 2023 ini.
Dengan adanya wacana pembatalan atau penundaan penghapusan tenaga honorer ini tentunya memberikan angin segar bagi tenaga honorer yang jumlahnya sangat banyak.
Baca Juga:Aktor Film John Wick Lance Reddick Ditemukan Meninggal, Polisi: Ini Sebab AlamiHONORER SPOT JANTUNG! Surat Terbaru BKN Terkait Pendataan Pegawai Non-ASN
Saat ini ada kurang lebih 2,3 juta tenaga honorer sedang diambang kekhawatiran terkait berita penghapusan honorer ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas dilaporkan ingin membatalkan penghapusan honorer. Hal tersebut tentunya juga dilakukan dengan banyak pertimbangan.
Tenaga honorer yang jumlahnya ada 2,3 juta tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pelayanan masyarakat di berbagai sektor di instansi pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah terus mencari alternatif terbaik agar semuanya bisa baik-baik saja.
Dilansir dari laman menpan.go.id, Menteri Anas menyebutkan bahwa tenaga honorer masih diperlukan di instansi pemerintahan.
Anas juga menegaskan bahwa saat ini beberapa alternatif sudah disediakan dan pemerintah berupaya keras agar tidak ada penghapusan tenaga honorer.
Upaya tersebut tentunya juga memperhatikan regulasi yang masih berjalan serta juga tidak menimbulkan beban pemerintah khususnya dibidang ekonomi yang besar.
Baca Juga:Perkiraan Cuaca Wilayah Cirebon, Sabtu 18 Maret 2023, BMKG: Panas Banget di Pagi Hari hingga 33 DrajatRekomendasi Aplikasi Penghasil Saldo DANA Terbaru, Dapat Cuan Cuma Main Game
Presiden Indonesia, Joko Widodo juga menegaskan bahwa penghapusan tenaga honorer harus dilakukan melalui perundingan. Hal tersebut telah diinstruksikan kepada MenPAN-RB.
Penghapusan tenaga honorer apabila benar terjadi tentunya hal utama yang sangat dirasakan adalah menambah tingginya angka pengangguran di Indonesia.
Tidak ingin hal itu terjadi, maka sebisa mungkin penghapusan tenaga honorer gagal dijalankan.
DPR RI komisi IX melalui wakilnya yaitu Kurniasih Mufidayati turut serta menanggapi rencana pembatalan penghapusan tenaga honorer ini.
Ia menegaskan bahwa diperlukan adanya peraturan resmi yang jelas mengenai pembatalan penghapusan tenaga honorer.