Sidang perdana TPPU Sunjaya tersebut beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dari KPK.
Sunjaya didakwa mendapatkan banyak penerimaan dari berbagai sumber tak resmi yang seharusnya tidak ia terima.
Sumber penerimaan tak resmi Sunjaya sendiri selama menjabat beradal dari setoran iuaran para camat sejak tahun 2015 hingga 2017.
Baca Juga:UPDATE! 7 Mobil Mewah Milik Sunjaya ‘Dikurung’ di Rupbasan CirebonJadwal Imsakiyah Majalengka, Kamis 23 Maret 2023
Dari dakwaan itu disebutkan bahwa Sunjaya menerima setoran dari para camat sebesar Rp1 miliar. Lalu ada penerimaan tak resmi dari rekrutmen honorer di lingkup Pemkab Cirebon, Sunjaya menerima total Rp2 miliar.
Penerimaan dari mulai honorer di Satpol PP dengan total Rp480 juta untuk pengangkatan 20 tenaga honorer, lalu DKCTR ada penerimaan Rp210 juta untuk pengangkatan 7 honorer.
Selanjutnya Dinas PUPR 38 tenaga honorer dengan total penerimaan Rp1,1 miliar. Dinas Pertanian 5 orang tenaga honorer sebesar Rp150 miliar. Penerimaan honorer lainnya dari Puskesmas Suranenggala sebesar Rp30 juta.
Penerimaan lainnya terkait TPPU Sunjaya sendiri perihal setoran dari fee proyek, baik dari dinas-dinas sebesar Rp32,7 miliar dan maupun dari rekanan sebesar Rp9,7 miliar.
Tidak hanya itu, Sunjaya juga menerima total penerimaan promosi jabatan sebesar Rp3,7 miliar. Selain itu, ada juga penerimaan Sunjaya dari setoran para kepala SKPD atau para kepala dinas dengan total Rp8,4 miliar.
Sumber di internal Pemkab Cirebon menjelaskan sidang TPPU Sunjaya nantinya akan melibatkan banyak ASN yang nanti dihadirkan sebagai saksi.
Itulah awal mula Sunjaya jadi tersangka TPPU. Untuk kasus pertama belum selesai menjalani masa penahanan, dia kini menghadapi kasus kedua; tindak pidana pencucian uang. (*)